PERKEMBANGAN PERADILAN MILITER SEBELUM
DAN SETELAH SATU ATAP DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG RI


BAB I
PENDAHULUAN
A.    Umum
Laporan perkembangan kegiatan peradilan militer sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 merupakan salah satu cara untuk mengetahui perkembangan peradilan militer sebelum satu atap dan setelah satu atap di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 telah dilaksanakan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2004.
Setelah Pengadilan Militer berada di Mahkamah Agung tidak semua bidang segera dirubah, namun dalam masa transisi diperlukan penyesuaian-penyesuaian di segala bidang, oleh karena itu kemudian Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI mengadakan kerjasama baik dalam bidang pembinaan personel TNI maupun dalam bidang sarana dan prasarana.
Sebagai gambaran perkembangannya, dalam laporan ini disusun perkembangan bidang Organisasi, Administrasi yang meliputi pembinaan personel, saran dan prasarana serta dalam bidang finansial secara garis besar penerimaan anggaran.

BAB II
PERKEMBANGAN DALAM BIDANG ORGANISASI

B.    Sebelum Satu Atap.
Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, pembinaan organisasi Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer berada dibawah Mabes TNI yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Babinkum TNI.
Susunan organisasi dan prosedur badan-badan pengadilan militer pada waktu itu, masih mendasari Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/1984 tanggal 30 Oktober 1984 dan Keputusan Pangab Nomor : Kep/II/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 tentang Daftar Susunan Personil. Sedangkan Hukum Acara Pidana Militer yang mendasari kedua Keputusan Panglima waktu itu adalah Undang-undang Nomor : 1 Drt Tahun 1958. Adapun daerah hukum pengadilan diatur dalam Keputusan Menhankam Nomor : Kep/019/VII/1985 tangal 17 Juli 1985 dan Nomor : Kep/13/IX/1985 tanggal 4 September 1985 tentang perubahan nama, tempat kedudukan dan daerah hukum Mahkamah Militer Tinggi, Oditerat Militer Tinggi, Mahkamah Militer dan Oditerat Militer.
Setelah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diundangkan kedudukan dan daerah hukum pengadilan militer berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/06/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang semula sebutannya Mahkamah menjadi Pengadilan, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran, sedangkan daerah hukumnya tetap.
Adapun tentang susunan organisasi pengadilan militer ditentukan dalam pasal 13 yang berbunyi bahwa Susunan Organisasi dan Prosedur Pengadilan Militer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada, bahkan Undang-undang tentang Peradilan Militernya tengah dalam proses perubahan.
C.    Setelah Satu Atap.
Pengalihan organisasi pengadilan militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI merupakan Ketetapan yang diatur dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004. Dalam pasal (2) ayat (1) Keppres tersebut ditegaskan, bahwa sejak pengalihan tersebut maka pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berada di Mahkamah Agung.
Tanggal 30 Agustus 2004 merupakan tonggak sejarah baru bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan militer karena secara de facto dan de Yure telah berada satu atap bersama ketiga lingkungan pengadilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, kerangka organisasi pengadilan militer yang baru yang diharapkan adalah kerangka organisasi yang harus mewadahi tugas Yudisial tidak hanya di bidang pidana tetapi juga di bidang pelaksanaan proses penyelesaian sengketa tata usaha militer. Lebih dari itu, diharapkan susunan personel yang mengawakinya sesuai dengan pola pembinaan profesionalitas personel dan sistem karier prajurit.
Namun sampai saat ini, kerangka organisasi pengadilan militer yang diharapkan tadi masih sedang disiapkan dan rencananya akan diresmikan bersama-sama dengan organisasi ketiga lingkungan peradilan lainnya.
Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 10 Keppes Nomor 56 Tahun 2004, yang menentukan bahwa semua peraturan pelaksanaan mengenai organisasi pengadilan militer dinyatakan masih tetap berlaku, sampai dengan diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini, maka organisasi pengadilan militer yang digunakan sampai saat ini masih tetap mengacu kepada Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/1984 tanggal 30 Oktober 1984 dan Nomor : Kep/06/II/1998 tanggal 27 Februari 1988 meskipun sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas yudisial maupun pembinaan karier prajurit yang mengawakinya.

BAB III
BIDANG ADMINISTRASI

D.    Pembinaan Personil Sebelum Satu Atap.
Pengurusan masalah administrasi bagi personel pengadilan militer baik prajurit TNI maupun PNS diselenggarakan oleh Babinkum TNI yang pelaksnaannya selalu mengikutsertakan unsur pimpinan dari lingkungan pengadilan militer, oditurat Jenderal TNI dan Pusmasmil. Seperti halnya untuk menentukan usulan promosi, mutasi dan usulan kenaikan pangkat ditempuh prosedur melalui Rapat Prapakar yang dipimpin oleh Waka Babinkum TNI dengan anggotanya terdiri dari para asisten dan Inspektur Kepala serta Kabagpers selaku Sekretaris. Hasil dari Rapat Prapankar tadi kemudian disampaikan kepada Kababinkum yang kemudian dibahas dalam Rapat Pakar yang dipimpin oleh Kababinkum bersama Kadilmiltama, Orjen TNI maupun Kapusmasmil. Hasil Rapat Pankar tersebut kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer.
Demikian pula pembinaan terhadap PNS dilingkungan  pengadilan militer pada dasarnya sama diselenggarakan oleh Babinkum TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil.
Kekuatan personel pengadilan militer sebelum di limpahkan ke Mahkamah Agung waktu itu adalah sebagai berikut :
1.    Tenaga Teknis Yudisial.
1).    Hakim     :    -    Hakim Militer Utama    :      4 orang
-    Hakim Militer Tinggi    :      5 orang
-    Hakim Militer    :    74 orang

2).    Panitera    :    -    Dilmiltama    :      3 orang
-    Dilmilti    :      8 orang
-    Dilmil    :    65 orang
2.    Tenaga Non Teknis Yudisial
1).    Militer    :      42  orang
2).    PNS    :    204  orang
Jumlah seluruh personel waktu itu adalah 409 orang atau baru 54,24 % dari jumlah personel yang ditentukan dalam Daftar Susunan Personel (DSP) sesuai Keputusan Panglima Nomor : Kep/06/1998.
E.    Pembinaan Personel Setelah Satu Atap.
Dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa sejak dialihkannya organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Militer ke Mahkamah Agung, maka pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer, sedangkan pegawai negeri sipilnya beralih menjadi pegawai negeri sipil pada Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan kembali dalam pasal 3 Keppres Nomor 56 Tahun 2004.
Khusus untuk pembinaan personel militer, selanjutnya Panglima TNI dan Ketua Mahkamah Agung telah mengadakan pengaturan dalam bentuk Keputusan Bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Skep/420/IX/2004, tanggal 1 September 2004.
Dalam keputusan bersama ini diatur kerjasama dan koordinasi yang berkaitan dengan pembinaan prajurit TNI baik kebutuhan pengawakan personel, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi termasuk perawatan, dan lain-lainnya.
Tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan pembinaan personel militer ini pernah mengalami masa transisi yaitu setelah pengalihan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2004, di Mahkamah Agung belum terbentuk Ditjen Badilmiltun seperti sekarang ini. Sehubungan dengan masa transisi tersebut pimpinan Mahkamah Agung mengambil kebijakan yaitu memberikan tugas dan wewenang kepada Kadilmiltama dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/077/SK/X/2004 tanggal 1 Nopember 2004, untuk melaksanakan pembinaan administrasi bagi seluruh personel militer yang bertugas di lingkungan peradilan militer yang sebelumnya sewaktu masih di Mabes TNI berada pada Kababinkum TNI.
Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 dibentuk Sekretariat Mahkamah Agung RI yang membawahi tiga Direktorat Jenderal dan Tiga Badan yang salah satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana jabatan Dirjen tersebut baru terisi pada bulan September 2006,.
Tugas dan fungsi Dirjen Badilmiltun ini pada dasarnya, membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan pembinaan tenaga teknis dan pembinaan administrasi peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
Dengan telah terisinya pejabat-pejabat dilingkungan Ditjen Badilmiltun, maka Keputusan KMA Nomor 077 yang bersifat sementara itu kemudian dicabut dengan Keputusan KMA Nomor : KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007, sebagai penegasan bahwa tugas penyelenggaraan pembinaan personel TNI di lingkungan peradilan Militer merupakan tugas Dirjen Badilmiltun.
Adapun mekanisme pembinaan dalam hal promosi, mutasi maupun usulan kenaikan pangkat dilaksanakan melalui tahapan Pra TPM (Tim Promosi dan Mutasi) yang dipimpin oleh Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer dengan anggota par Hakim Agung dari Militer dan Dirjen Badilmiltun. Sedangkan bahan yang diajukan untuk Rapat Pra TPM tersebut telah disiapkan sebelumnya oleh Ditjen Badilmiltun dengan mengikutsertakan Kadilmiltama. Hasil dari Rapat Pra TPM tadi, kemudian diajukan dalam Rapat TPM yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya hasil dari Rapat TPM tersebut diusulkan kepada Panglima TNI u.p. aspers Panglima TNI. Demikianlah garis besar prosedur pelaksanaan pembinaan personel militer setelah berada di Mahkamah Agung.
Berbeda halnya dengan pembinaan PNS. Pada masa transisi seperti halnya bagi personel militer, Ketua Mahkamah Agung menunjuk Kadilmiltama melalui Surat Keputusan Nomor : KMA/077/SK/X/2004 tanggal tanggal 1 Nopember  2004 untuk menyelenggarakan penbgurusan administrasi bagi personel militer dan PNS di Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Namun setelah diterbitkan Keputusan Sekretaris Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Skretariat Mahkamah Agung RI, tugas dan wewenang pembinaan personel PNS berada pada Sekretaris Mahkamah Agung yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi cq. Biro Kepegawaian.
Selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 098/KMA/SK/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada pejabat eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian, yang mulai berlaku secara efektif mulai tanggal 2 Januari 208.
Permasalahan yang belum dapat diselesaikan sampai saat ini adalah mengenai tunjangan jabatan personel PNS yang menduduki jabatan struktural sebagai Kaur di Pengadilan Militer yang jumlah nominalnya berbeda jauh dengan personel PNS di lingkungan Mahkamah Agung maupun di Mabes TNI. Permasalahan ini telah dilaporkan dan diajukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan sampai saat ini tengah diupayakan, namun hambatan yang dihadapi adalah kesulitan untuk penyetaraan/penyesuaian eselonisasinya antara struktur jabatan di lingkungan pengadilan militer berbeda dengan struktur jabatan di lingkungan pengadilan lainnya. Masalah ini akan segera dapat diselesaikan apabila struktur Organisasi Pengadilan Militer yang baru segera diwujudkan.
Permasalahan yang dihadapi dalam bidang personel yanga sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas yudisial adalah kekurangan tegana teknis baik Hakim maupun Panitera.
Pada waktu itu belum semua Pengadilan Militer memiliki satu majelis sehingga ditempuh Hakim terbang dari Pengadilan Militer lainnya yang relatif dekat, demikian halnya Hakim Militer Tinggi yang sampai sekarang ini masih kekurangan.
Pada perkembangan selanjutnya, di akhir tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 ini, telah terlaksana kegiatan promosi dan mutasi Hakim sejumlah 78 orang dan Panitera sejumlah 23 orang, sehingga kebutuhan Hakim Militer untuk Peradilan Militer telah dapat terpenuhi satu majelis, bahkan untuk Pengadilan Militer yang perkaranya relatif banyak sudah lebih dari satu majelis, dengan rincian :
a.    Hakim Militer Utama    :      1 orang dan 3 orang sedang diusulkan
b.    Hakim Militer Tinggi    :      5 orang dan 2 orang sedang diusulkan
c.    Hakim Militer    :    84 orang dan 6 orang sedang diusulkan
d.    Panitera Dilmiltama    :      3 orang
e.    Panitera Dilmilti    :    10 orang
f.    Panitera Dilmil    :    42 orang
Dengan demikian kekuatan personel sampai bula Mei 2008 ini adalah :
a.    Tenaga Teknis Hakim    :    90  orang
b.    Tenaga Teknis Panitera    :    55  orang
c.    Tenaga Non Teknis Militer    :    106  orang
d.    Tenaga Non Teknis PNS    :    241  orang
Jumlah seluruhnya 492 orang atau 65,25 % dari DSP.
Sedangkan untuk kebutuhan Hakim Militer Tinggi di upayakan mudah-mudahan tahun 2009 dapat terpenuhi minimal 9 orang Hakim Tinggi, agar setiap Dilmilti tersedia satu majelis, sedangkan yang tersedia saat ini baru 5 orang dan 2 orang dalam proses pengusulan. Demikian pula untuk kebutuhan Hakim Militer Utama sampai sekarang ini hanya tinggal 1 orang dan untuk kebutuhan satu majelis masih dalam proses pengesahan.
Selain dari kekurangan tenaga Hakim, juga sangat dirasakan kekurangan tenaga Panitera, terutama Panitera untuk Pengadilan Militer Tinggi termasuk kepala Paniteranya yang sudah sekian lama tidak terisi.
Untuk mengatasi kekurangan personel tenaga teknis ini, Ditjen Badilmiltun terus menerus mengkoordinasikannya dengan Spers Mabes TNI maupun dengan Babinkum dan Ditkum Angkatan.
Permasalahan lain dalam bidang administrasi antara lain tentang pemakaian tanda jabatan Hakim dan Panitera serta pemakaian lencana IKAHI, kemudian juga masalah pakaian pada hari jumat, dimana permasalahan-permasalahan tersebut tengah dikoordinasikan dengan Mabes TNI.

F.    Administrasi Perkara
1.    Sebelum Satu Atap.
Keadaan sisa perkara pada Dilmil/Dilmilti/Dilmiltama sebelum satu atap dengan Mahkamah Agung RI sebagai berikut.
1.1.    Pengadilan Militer
Sisa akhir tahun 2004    :       621  perkara
1.2.    Pengadilan Militer Tinggi
Sisa akhir tahun 2004    :        70  perkara
1.3.    Pengadilan Militer Utama
Sisa akhir tahun 2004    :          2  perkara

Total sisa perkara pada :
a.    Pengadilan Militer Utama    :        2  perkara
b.    pengadilan Militer Tinggi    :      70  perkara
c.    Pengadila Militer    :    621  perkara
Jumlah    :    693  perkara

2.    Sesudah Satu Atap.
Keadaan perkara  pada Dilmil/Dilmilti/Dilmitama sesudah satu atap dengan Mahkamah Agung RI mulai dari tahun 2005 sampai dengan Mei tahun 2008 :
2.1.    Keadaa Perkara Tahun 2005
2.1.1    Pengadilan Militer
Sisa akhir tahun 2004    :        621  perkara
Perkara masuk 2005    :    2.547  perkara
Perkara yang diselesaikan 2005    :    2.116  perkara
Sisa per 31 Desember 2005     :    1.052  perkara

2.1.2.    Pengadilan Militer Tinggi
Sisa akhir tahun 2004    :         70  perkara
Perkara masuk 2005    :       260  perkara
Perkara yang diselesaikan 2005    :       176  perkara
Sisa per 31 Desember 2005     :       154  perkara

2.1.3.     Pengadilan Militer Utama
Sisa akhir tahun 2004    :           2  perkara
Perkara masuk 2005    :           8  perkara
Perkara yang diselesaikan 2005    :           8  perkara
Sisa per 31 Desember 2005     :           2  perkara

2.1.4.    Total sisa perkara pada 2005
Sisa akhir tahun 2004    :        621  perkara
Perkara masuk 2005    :    2.547  perkara
Perkara yang diselesaikan 2005    :    2.116  perkara
Sisa per 31 Desember 2005     :    1.052  perkara
3.    Keadaan Perkara Tahun 2006
3.1.    Pengadilan Militer
Sisa akhir tahun 2005    :    1.052  perkara
Perkara masuk 2006    :    2.408  perkara
Perkara yang diselesaikan    :    2.819  perkara
Sisa per 31 Desember 2006     :       641  perkara
3.2.    Pengadilan Militer Tinggi
Sisa akhir tahun 2005    :       154  perkara
Perkara masuk 2006    :       281  perkara
Perkara yang diselesaikan    :       263  perkara
Sisa per 31 Desember 2006     :       172  perkara
3.3.    Pengadilan Militer Utama
Sisa akhir tahun 2005    :          2   perkara
Perkara masuk 2006    :          6   perkara
Perkara yang diselesaikan    :          3   perkara
Sisa per 31 Desember 2006     :          5   perkara


Total sisa perkara pada :
a.    Pengadilan Militer Utama    :           5  perkara
b.    pengadilan Militer Tinggi    :       172  perkara
c.    Pengadila Militer    :       641  perkara
Jumlah    :       818  perkara
4.    Keadaan Perkara Tahun 2007
4.1.    Pengadilan Militer
Sisa akhir tahun 2006    :       641  perkara
Perkara masuk    :    3.207  perkara
Perkara yang diselesaikan    :    2.487  perkara
Sisa per 31 Desember 2007    :       720  perkara
4.2.    Pengadilan Militer Tinggi
Sisa akhir tahun 2006    :       172  perkara
Perkara masuk    :       233  perkara
Perkara yang diselesaikan    :       267  perkara
Sisa per 31 Desember 2007    :       138  perkara
4.3.    Pengadilan Militer Utama
Sisa akhir tahun 2006    :           5  perkara
Perkara masuk    :         17  perkara
Perkara yang diselesaikan    :         20  perkara
Sisa per 31 Desember 2007    :           2  perkara

Total sisa perkara pada :
a.    Pengadilan Militer Utama    :           2  perkara
b.    pengadilan Militer Tinggi    :       138  perkara
c.    Pengadila Militer    :       720  perkara
Jumlah    :       860  perkara
5.    Keadaan Perkara Tahun 2008
5.1.    Pengadilan Militer
Sisa akhir tahun 2007    :       720  perkara
Perkara masuk 2008    :    1.135  perkara
Perkara yang diselesaikan    :    1.034  perkara
Sisa per 31 Mei 2008    :       821  perkara
5.2.    Pengadilan Militer Tinggi
Sisa akhir tahun 2007    :       138  perkara
Perkara masuk 2008    :       127  perkara
Perkara yang diselesaikan    :       113  perkara
Sisa per 31 Mei 2008    :       152  perkara
5.3.    Pengadilan Militer Utama
Sisa akhir tahun 2007    :           2  perkara
Perkara masuk 2008    :         11  perkara
Perkara yang diselesaikan    :      Nihil  perkara
Sisa per 31 Mei 2008    :         13  perkara

Total sisa perkara pada :
a.    Pengadilan Militer Utama    :         13  perkara
b.    pengadilan Militer Tinggi    :       152  perkara
c.    Pengadila Militer    :       821  perkara
Jumlah    :       986  perkara
G.    Administrasi Perkara di Mahkamah Agung Sebelum Peradilan Satu Atap :
1.    Keadaan perkara tahun 2003
Kasasi
Sisa Awal    :    27  perkara
Perkara masuk    :    49  perkara
Perkara putus    :    56  perkara
Sisa akhir    :    20  perkara
Peninjauan Kembali
Sisa Awal    :      1  perkara
Perkara masuk    :      8  perkara
Perkara putus    :      4  perkara
Sisa akhir    :      5  perkara
Grasi
Sisa Awal    :    13  perkara
Perkara masuk    :    11  perkara
Perkara putus    :    24  perkara
Sisa akhir    :      0  perkara

2.    Keadaan Perkara tahun 2004
Kasasi
Sisa Awal    :      20  perkara
Perkara masuk    :    108  perkara
Perkara putus    :      83  perkara
Sisa akhir    :      45  perkara
Peninjauan Kembali
Sisa Awal    :      5  perkara
Perkara masuk    :      0  perkara
Perkara putus    :      4  perkara
Sisa akhir    :      1  perkara
Grasi
Sisa Awal    :      0  perkara
Perkara masuk    :      5  perkara
Perkara putus    :      4  perkara
Sisa akhir    :      1  perkara
H.    Administrasi Perkara di Mahkamah Agung Sesudah Peradilan Satu Atap :
1.    Keadaan perkara tahun 2005
Kasasi
Sisa Awal    :      45  perkara
Perkara masuk    :    112  perkara
Perkara putus    :    149  perkara
Sisa akhir    :        8  perkara
Peninjauan Kembali
Sisa Awal    :      1  perkara
Perkara masuk    :      3  perkara
Perkara putus    :      2  perkara
Sisa akhir    :      2  perkara
Grasi
Sisa Awal    :      1  perkara
Perkara masuk    :      3  perkara
Perkara putus    :      4  perkara
Sisa akhir    :      0  perkara
2.    Keadaan Perkara tahun 2006
Kasasi
Sisa Awal    :        8  perkara
Perkara masuk    :    104  perkara
Perkara putus    :      74  perkara
Sisa akhir    :      38  perkara
Peninjauan Kembali
Sisa Awal    :      2  perkara
Perkara masuk    :    13  perkara
Perkara putus    :      6  perkara
Sisa akhir    :      9  perkara
Grasi
Sisa Awal    :      0  perkara
Perkara masuk    :      4  perkara
Perkara putus    :      4  perkara
Sisa akhir    :      0  perkara

3.    Keadaan Perkara tahun 2007
Kasasi
Sisa Awal    :      38  perkara
Perkara masuk    :    122  perkara
Perkara putus    :    107  perkara
Sisa akhir    :      53  perkara
Peninjauan Kembali
Sisa Awal    :      9  perkara
Perkara masuk    :      5  perkara
Perkara putus    :      9  perkara
Sisa akhir    :      5  perkara
Grasi
Sisa Awal    :      0  perkara
Perkara masuk    :      3  perkara
Perkara putus    :      0  perkara
Sisa akhir    :      3  perkara


4.    Keadaan Perkara tahun 2008
Kasasi
Sisa Awal    :      53  perkara
Perkara masuk    :      54  perkara
Perkara putus    :      63  perkara
Sisa akhir    :      44  perkara
Peninjauan Kembali
Sisa Awal    :      5  perkara
Perkara masuk    :      3  perkara
Perkara putus    :      0  perkara
Sisa akhir    :      8  perkara
Grasi
Sisa Awal    :      3  perkara
Perkara masuk    :      1  perkara
Perkara putus    :      0  perkara
Sisa akhir    :      4  perkara

I.    Sarana Dan Prasarana
1.    Sebelum Satu Atap.
Tanah dan bangunan gedung kantor serta Barang Inventaris sebelum berada dibawah Mahkamah Agung, hampir semua pengadilan militer menempati gedung bersama-sama dengan Oditerat Militer dalam satu komplek, tanah dan gedung-gedung kantor tersebut sebagain besar merupakan asset dan Inventaris Mabes TNI cq. Babinkum TNI dan sebagian merupakan pinjaman dari Kodam setempat. Demikian halnya dengan kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya, sebagaimana daftar terlampir.
2.    Setelah Satu Atap.
Setelah pengadilan militer dialihkan ke Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Keppres Nomor 56 Tahun 2004, semua asset dan inventaris yang digunakan oleh pengadilan militer tidak termasuk dialihkan ke Mahkamah Agung melainkan tetap sebagai aset dan inventaris Mabes TNI, tetapi untuk sementara masih tetap dapat oleh Pengadilan Militer selama Mahkamah Agung belum dapat menyediakan yang baru.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dibuatlah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor : Skep/421/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Penggunaan dan Perawatan Aset dan Barang Inventaris Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Bersama Nomor : KMA/004/ SKB/I/ 2007 dan Nomor : Skep/13/I/2007 tanggal 8 Januari 2007.
Selanjutnya mulai tahun 2006, Mahkamah Agung secara bertahap melaksanakan pengadaan/pembelian tanah bagi semua Pengadilan Militer di seluruh Indonesia sebagaimana daftar terlampir .
Adapun pembangunan Gedung kantornya mulai dilaksanakan  juga secara bertahap mulai tahun 2007, yaitu : Gedung Kantor Dilmitama, Dilmilti II dan Dilmil II-08 Jakarta, Dalam tahun 2008 mulai akan dibangun adalah Gedung Kantor Dilmil I-05 Pontianak, Dilmil II-09 Bandung, dan Dilmil II-11 Yogyakarta.. Sedangkan untuk Dilmil I-01 Banda Aceh telah selesai dibangun karena mendapat Hibah dari BRR Nangro Aceh Darussalam.
Demikian halnya dengan inventaris kendaraan dinas, Mahkamah Agung telah melaksanakan pengadaan kendaraan dinas, yang tahap pertama ini baru diperuntukan bagi para Kepala Pengadilan sebagaimana daftar terlampir, sedangkan kendaraan dinas lama sebagian besar telah dikembalikan ke Babinkum TNI.
Selain itu, masing-masing Pengadilan Militer juga telah mengadakan pembelian mesin kantor berupa komputer.

BAB IV
FINANSIAL

J.    Sebelum Satu Atap
Pada waktu masih di Mabes TNI, Pengadilan-Pengadilan Militer mendapat dukungan Anggaran yang pengaturannya diselenggarakan oleh Babinkum TNI (selaku Satker Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI) dalam bentuk Perintah Pelaksanaan Program (P3) baik untuk Belanja Rutin Kantor maupun untuk Belanja Fungsi. Besaran dukungan dana Rutin Kantor didasarkan kepada jumlah personel masing-masing satker, sedangkan untuk Belanja Fungsi didasarkan kepada prestasi penyelesaian perkara, dan sebagai Kuasa Pengguna Anggarannya adalah masing-masing Kepala Pengadilan Militer. Adapun dana untuk pengadaan barang dan lain-lainnya termasuk gaji personil, semua terpusat di Babinkum TNI.
K.    Setelah Satu Atap.
Dukungan Anggaran untuk Pengadilan-Pengadilan Militer setelah satu atap di Mahkamah Agung pada awal masa transisi sebelum adanya Ditjen Badilmiltun, diselenggarakan melalui Direktorat Pidana Militer, tetapi kemudian sejak tahun 2006 masing-masing Pengadilan Militer ditunjuk sebagai Satuan Kerja sendiri, yang dalam pengelolaan anggaran dikoordinir oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran di masing-masing Satker Pengadilan, Kepala Pengadilan Militer tidak menangani langsung soal anggaran/keuangan tetapi harus mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang sementara ini untuk dilingkungan Pengadilan Militer adalah Katera.
Mengenai pelayanan gaji pegawai, untuk PNS sepenuhnya dilayani di Mahkamah Agung, sedangkan untuk personel militernya hanya tunjangan jabatan dan tunjangan renumerasi yang diberikan dari Mahkamah Agung, sedangkan pembayaran gaji masih tetap berada di Mabes TNI sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor : KMA/065 A/SKB/IX/2004 dan Nomor : Skep/420/IX/2004, tentang Penggunaan dan Perawatan Aset dan Barang Inventaris Mabes Tentara Nasional Indonesia oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

BAB V
PENUTUP
Demikian  perkembangan pengadilan militer .

 

Jakarta, Juli 2008

Dirjen Badilmiltun

Sonson Basar, SH

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini1936
Kemarin2356
Total Pengunjung382656

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 3.234.143.26
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

6
Online

Login