Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara meraih Skor 3,420 dalam Perhitungan Tingkat Maturitas SPIP 


Jakarta-ditjenmiltun.net. SPI (Sistem Pengendalian Intern) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pada Bab I Pasal 1 Butir 1. Dalam dunia Pemerintahan dikenal juga SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yakni sebuah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 pada Bab I Pasal 1 Butir 2.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 Ayat (4) tertulis bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa Pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya pada Pasal 58 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah secara menyeluruh. 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersusun atas 5 unsur (5 Area), yakni : 

1. Lingkungan Pengendalian, yang terdiri dari : 

  • Penegakan Integritas dan Etika 
  • Komitmen Terhadap Kompetensi 
  • Kepemimpinan yang Kondusif 
  • Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan 
  • Pendelegesian Wewenang dan Tanggung Jawab 
  • Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Alam

2. Penilaian Risiko, berupa :  

  • Identifikasi Risiko 
  • Analisis Risiko

3. Kegiatan Pengendalian, yaitu :

  • Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah 
  • Pembinaan Sumber Daya Manusia 
  • Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi 
  • Pengendalian Fisik atas Aset 
  • Penetapan dan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja 
  • Pemisahan Fungsi 
  • Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 
  • Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 
  • Pembatasan Akses atas Sumber Daya 
  • Akuntabilitas terhadap Sumber Daya 
  • Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

4. Informasi dan Komunikasi dalam bentuk : 

  • Sarana Komunikasi 
  • Manajemen Sistem Informasi

5. Pemantauan Pengendalian Intern, yang terdiri dari :

  • Pemantauan Berkelanjutan 
  • Evaluasi Terpisah 
  • Tindak Lanjut

Penilaian dan Evaluasi (Assesment) Tingkat Maturitas SPIP pada Mahkamah Agung RI beserta Unit Eselon I di bawahnya telah berakhir pada Jumat, 11 Oktober 2019. Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari hasil Assesment oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara daring (online) melalui Aplikasi SPIP BPKP (http://spip.bpkp.go.id/spipweb/), Mahkamah Agung RI berhasil meraih Tingkat 3 dalam Maturitas SPIP-nya dengan skor akumulasi akhir sebesar 3,645. Usaha dan kerja keras dari seluruh Unit Eselon I di Bawah Mahkamah Agung RI berhasil membawa Mahkamah Agung RI menggapai Tingkat Terdefinisi (Tingkat 3). Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Aplikasi SPIP BPKP diketahui bahwa Mahkamah Agung RI sudah melaksanakan Praktik Pengendalian Intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas Pengendalian Intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

Sebagai Unit Eselon I, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga turut andil dalam memberikan sumbangsih nilai Maturitas SPIP pada Mahkamah Agung RI. Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara meraih skor akhir 3,420 dalam Maturitas SPIP. Hal ini berarti Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berada pada status Terdefinisi (Tingkat 3). Nampaknya dokumentasi dalam evaluasi atas Pengendalian Intern memegang peranan penting, hal inilah yang menjadi kekurangan bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sekalipun telah melaksanakan praktik Pengendalian Intern.

Penting juga untuk diketahui, berikut ini Tingkatan dalam Maturitas SPIP :

TingkatKeteranganKarakteristik
0Belum AdaInstansi sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek‐praktek Pengendalian Intern.
1RintisanAda praktik Pengendalian Intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukann masih bersifat ad‐hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.
2BerkembangInstansi telah melaksanakan praktik Pengendalian Intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.
3TerdefinisiInstansi telah melaksanakan praktik Pengendalian Intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas Pengendalian Intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
4Terkelola dan TerukurInstansi telah menerapkan Pengendalian Internal yang efektif, masing‐masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan Instansi. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
5OptimumInstansi telah menerapkan Pengendalian Intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Lantas, hal apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara? Dari hasil assesment oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diketahui bahwa unsur Pemantauan Pengendalian Intern masih lemah. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara masih belum memiliki strategi/kebijakan/prosedur dalam pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan, pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk meyakinkan bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Namun kelemahan tersebut dapat diatasi dengan adanya Penetapan dan Reviu Indikator yang merupakan bagian dari Kegiatan Pengendalian dan juga Kepemimpinan yang Kondusif yang merupakan bagian dari Lingkungan Pengendalian. 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sudah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan, melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen berbasis kinerja serta pengamanan aset dan informasi, kepada seluruh level pimpinan unit organisasi. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah memiliki, mengkomunikasikan, memberlakukan/mengimplementasikan, melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala, mengembangkan terus menerus sesuai perubahan yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. 

Sebagai Penutup dari keseluruhan Unit Eselon I pada Mahkamah Agung RI, Skor (Poin) Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berada pada Peringkat ke-Empat dari Tujuh. Berikut ini disampaikan perolehan hasil akhir (final) poin Skor (Poin) Tingkat Maturitas SPIP pada seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI : 

  1. Badan Pengawasan (Pilot Project), dengan Skor Akhir : 3,665
  2. Badan Urusan Administrasi (Pilot Project), dengan Skor Akhir : 3,580
  3. Balitbang Diklat Kumdil, dengan Skor Akhir : 3,578 
  4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, dengan Skor Akhir : 3,420
  5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan Skor Akhir : 3,412
  6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan Skor Akhir : 3,410
  7. Kepaniteraan (Pilot Project), dengan Skor Akhir : 3,291

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat diselenggarakan Rapat Koordinasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. Dalam kegiatan Rapat Koordinasi ini setiap Unit Eselon III memaparkan capaian dan progress kegiatan sehingga seluruh anggaran dan kegiatan dapat dimonitoring, dievaluasi dan dikaji apabila terdapat kendala maupun permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. 

Paparan dimulai dari Bagian Keuangan oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sadiman, S.H., M.M., dalam paparannya disampaikan bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan sampai dengan Bulan Oktober 2019 telah melaksanakan 4 (empat) kali Revisi RKA-KL tahun anggaran 2019, kemudian penyusunan pagu definitif tahun anggaran 2020 dan terdapat dua kegiatan yang belum dilaksanakan yakni Revisi RKA-K/L tahun anggaran 2019 dan kegiatan penyusunan usulan RKA-KL tahun anggaran 2021. Dari Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan memaparkan Realisasi Anggaran per-30 September 2019 sebesar 76,6% dari pagu sebesar Rp 18.788.274,00, kemudian terdapat Outstanding Contract, serta terdapat laporan Pagu Minus. Tidak lupa juga Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan melaporkan dana yang tersedia saat ini. Adapun kegiatan yang belum dilaksanakan adalah studi banding dan kelayakan pembangunan Pengadilan Militer. 

Selanjutnya dari Kepala Sub Bagian Akuntansi memaparkan rencana pelaksanaan kegiatan Monev Bappenas pada awal bulan Oktober 2019, sedangkan untuk pelaksanaan Monev Laporan Keuangan menunggu pendampingan laporan keuangan. Jumlah pelaksanaan Rapat Di luar Jam Kantor tinggal sedikit, yaitu Rapat Di luar Jam Kantor untuk hal yang berkaitan dengan laporan keuangan komprehensif. Monev Aplikasi Smart (Kemenkeu) telah diinput setiap bulan dan Monev Aplikasi Bappenas telah diinput per triwulan. 

Berikutnya Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa memaparkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, diantaranya Pengadaan untuk Buku Register telah selesai dilaksanakan, Pengemasan dan pengiriman barang menunggu pengadaan yang 4 (empat) hal juga telah selesai dilaksanakan, kesulitan dalam mendapatkan vendor untuk alat pengolah data, 5 (lima) kegiatan sudah terlaksana sedangkan 4 (empat) kegiatan lainnya sedang dalam penyelesaian. Terkait dengan Barang Milik Negara, Pengelola Barang dan Jasa sudah berkoordinasi dengan Bagian Umum. Lalu Pejabat Pembuat Komitmen memaparkan terkait dengan penyerapan anggaran yang baru terlaksana sebesar 76,6%, hal ini disebabkan oleh adanya 4 (empat) kegiatan Pengadaan yang sedang berjalan, namun dananya belum dicairkan.

Lalu dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana memaparkan perihal kegiatan yang telah usai dilakukan seperti Penyusunan Laporan Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 dan 26 Maret 2019, Penyusunan Rencana Strategis yang rencananya akan dilaksanakan di Bandung pada Minggu kedua Bulan November 2019 bersama dengan Badilag dan Badilum, Evaluasi dan Penyempurnaan SOP yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dan 18 Februari 2019, Penyusunan LKjIP yang rencana nya akan dilaksanakan pada Desember 2019, Reformasi Birokrasi untuk Unit Eselon I telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Mei 2019, Evaluasi IKU dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juli 2019 di Yogyakarta serta Kegiatan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi telah dilaksanakan pada tanggal 16 April 2019. 

Selanjutnya Kepala Bagian Kepegawaian Mahjum, S.H., M.H. memaparkan progress kegiatan Kepegawaian perihal pemrosesan cuti, surat tugas, surat masuk, surat keluar, Bimbingan Praktik Kerja Lapangan dan Magang, pemrosesan kenaikan pangkat, pemrosesan kenaikan gaji berkala, pemrosesan mutasi, pemrosesan penyesuaian gelar, pemrosesan penghargaan, dan BPJS. 

Dan terakhir, dari Kepala Bagian Umum I Gusti Ngurah Putra Mahendra, S.H., M.H. memaparkan kegiatan yang telah dilaksanakan misalnya terkait persuratan, penghapusan Barang Milik Negara, pembelian mebeulair, perawatan kendaraan, perawatan alat pengolah data, dan lain sebagainya. Dipenghujung rapat, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., M.M., Ak., C..A. menyampaikan saran, masukkan, dan solusi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. 

(@x_cisadane)

Mengenal SQL Injection dan Cara Mencegahnya 


Jakarta - ditjenmiltun.netSQL Injection merupakan salah satu risiko aplikasi/situs web yang hingga saat ini masih sering ditemukan. Berdasarkan laporan keamanan aplikasi yang dikeluarkan oleh Veracode, diketahui bahwa 32% dari aplikasi web paling tidak memiliki satu kerentanan SQL Injection. Berdasarkan Open Web Application Security Project (OWASP), injection juga merupakan merupakan ancaman nomor satu terhadap keamanan aplikasi web. Sebagai tambahan, berdasarkan laporan kerentanan dari komunitas yang diperoleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Voluntary Vulnerability Disclosure Program (VVDP) dari Bulan Januari s.d. April 2019 diketahui 73% dari laporan kerentanan yang diterima merupakan kerentanan SQL Injection. Berdasarkan statistik di atas, meskipun termasuk ke dalam kerentanan yang mudah untuk dicegah, saat ini SQL Injection tetap menjadi risiko pada aplikasi web yang paling sering ditemukan dan banyak organisasi memiliki kerentanan terhadap potensi kebocoran data akibat serangan SQL Injection

Serangan SQL Injection atau Injeksi SQL merupakan teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah keamanan yang terjadi pada layer basis data dari sebuah aplikasi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari data yang diinputkan oleh pengguna tidak dilakukan sanitasi berupa validasi dan dimuat di dalam baris perintah Query SQL. Dengan demikian menjadikan sebagian data yang diinputkan pengguna tersebut diperlakukan sebagai bagian dari Query SQL

Unduh di sini e-Book Badan Siber dan Sandi Negara tentang Mengenal SQL Injection dan Cara Mencegahnya : https://www.ditjenmiltun.net/2019/BSSN_Proteksi-terhadap-Kerentanan-SQL-Injection-2019-v.1.3.1_sign.pdf

Artikel ini dikutip dari Situs Resmi Badan Siber dan Sandi Negara

(@x_cisadane)

Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Peran dan tugas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Pemerintahan sangat strategis dan menentukan, oleh karenanya Pegawai Negeri Sipil tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dan wawasan tetapi juga perlu diperhatikan pembinaan kariernya. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk suatu jabatan. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional diperlukan upaya pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal dan berkesinambungan. Dalam konteks Pengelolaan Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, dimana setiap Pegawai Negeri Sipil dimungkinkan untuk mengembangkan karier melalui Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional.

Keberadaan Jabatan Fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital, perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat menuntut setiap Pejabat Fungsional  melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai kompetensi yang dimiliki. Kebijakan manajemen karier melalui Jabatan Fungsional, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang netral, profesional, akuntabel, bermoral tinggi dan sejahtera serta sebagai perekat pemersatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengembangan karier melalui Jabatan Fungsional diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada kode etik profesi. Pengembangan Jabatan Fungsional berbasis Kompetensi dilakukan agar setiap Pejabat Fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi menyangkut kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas ataupun dalam rangka pengambilan keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara menerbitkan buku Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan referensi khususnya bagi Para Pengelola Kepegawaian dalam Pembinaan Karier Jabatan Fungsional yang tersebar di berbagai Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Profil Jabatan Fungsional ini hanya bersifat informasi awal dan bukan merupakan dasar hukum Jabatan Fungsional. 

Unduh di sini Profil Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil : https://www.ditjenmiltun.net/2019/profil_jabatan_fungsional_pns_2018.pdf

(@x_cisadane)

Penyelenggaraan Upacara Bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2019


Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menjadi Pembina Upacara Kesaktian Pancasila di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Hari Selasa, 01 Oktober 2019. Upacara Kesaktian Pancasila bertema "Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia", dilaksanakan dalam suasana khidmat dan tertib. Upacara diikuti oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung RI yang terdiri atas Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Hakim Agung, Hakim Yustisial, Para Pejabat Eselon I, II, III dan IV, Ibu-ibu Dharmayukti Karini dan seluruh staf pada Mahkamah Agung RI. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Dokumentasi Foto oleh : Sub Bagian DokInfo Badilmiltun

(@x_cisadane)

Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Bertempat di Ruang Rapat Besar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Lantai 9 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav 58, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Hari Senin 30 September 2019 diselenggarakan Rapat Koordinasi Para Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pukul 09.00 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dalam rapat koordinasi ini membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan, seperti Penghapusan kendaraan bermotor roda 2, Pembelian lemari, pembelian kursi, Router Ainos, Aplikasi persuratan, Untuk Peradilan TUN (Kalung, Toga Hakim, Jas Panitera) dan Untuk Peradilan Militer (Buku Register, Bendera, Laken, tanda jabatan, Talikur, PDU, Buku Agenda, Kalender), Perawatan kendaraan dinas dan Perawatan alat Pengolah Data serta Pengiriman Surat. 

Selain itu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi dan ketatalaksanaan, seperti Penyusunan Laptah, Penyusunan IKU, Reformasi Birokrasi, Evaluasi IKU dan Renstra, Evaluasi Struktur Organisasi dan Pengembangan Manajemen Sistem Informasi. Dalam hal manajemen kepegawaian, diketahui sejumlah 13 pegawai telah diproses kenaikan pangkatnya untuk periode April 2019, kemudian pemrosesan mutasi pegawai yang berjumlah 2 pegawai dan terdapat 3 pegawai yang dirolling per-TMT 02 September 2019. Pada tahun 2019 diketahui sebanyak 9 pegawai yang telah menempuh masa purnabhakti dan di tahun 2019 ini terdapat 36 pegawai yang menerima Penghargaan. Selanjutnya terkait pengelolaan keuangan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Revisi RKA/KL. 

Berikutnya dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek Aplikasi SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan Militer, Pelaksanaan TPM Panitera Peradilan Militer, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis dan Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer. 

Lalu, dalam hal Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi serta Pengembangan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa Bimtek kompetensi (Bimtek Hakim), Bimtek Administrasi (Bimtek Panitera), Bimtek SIPP, Pelaksanaan TPM Hakim Peradilan TUN, Pelaksanaan TPM Panitera, Fit and Proper Test, Pendampingan SIPP, Standarisasi pelaksaanaan tata kerja dan tata kelola, Standarisasi tenaga teknis, Sosialisasi e-Court, Akreditasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan. 

Tak ketinggalan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga telah menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan Ketatalaksanaan Perkara khususnya pada Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer telah diselenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis. Sedangkan dalam Ketatalaksanaan Perkara Tata Usaha Negara telah dihelat beberapa kegiatan, antara lain Standarisasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak, dan Bimtek Ketatalaksanaan Pemberkasan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak. 

(@x_cisadane)

Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Menengah dan Bintara di Lingkungan Peradilan Militer 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Kepala Pengadilan Militer Utama Mayjen TNI Agus Dhani M, S.H, M.Hum memimpin Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat bagi Perwira dan Bintara TNI di Lingkungan Pengadilan Militer yang bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Militer Utama pada Hari Selasa 1 Oktober 2019. Dalam amanatnya Kepala Pengadilan Militer Utama menyampaikan bahwa kenaikan pangkat merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Personel TNI yang telah menunjukan prestasi dan dedikasinya terhadap tugas dan tanggung jawabnnya. Kenaikan pangkat harus diimbangi dengan peningkatan kualitas diri, penigkatan kinerja, pengetahuan dan kearifan dalam bersikap maupun bertindak diimbangi dengan semangat profesionalisme yang terkandung unsur moralyang baik, kejujuran, dan tanggung jawab, dalam pelaksanaan tugas. Dalam kesempatan ini Mayjen TNI Agus Dhani M, S.H, M.Hum juga mengajak untuk meningkatkan manajemen Pengadilan Militer yang berdasarkan Regulasi, manajemen anggaran yang bersih dan akuntabel, menigkatkan budaya melayani, serta meningkatkan etos kerja Bela Negara, sesuai dengan  tugas pokok masing-masing dalam rangka menjadi World Class Defensse University pada 2024. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Pengadilan Militer Utama 

(@x_cisadane)

Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 

Yang Mulia Hakim Agung Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Wafat 


HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini2670
Kemarin4152
Total Pengunjung545426

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 3.238.190.82
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

6
Online

Login