Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia 



Launching Fitur e-Litigasi pada Aplikasi e-Court dan Hymne Mahkamah Agung RI

(@x_cisadane)

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Mahkamah Agung RI 


Jakarta - ditjenmiltun.net. 19 Agustus merupakan tanggal bersejarah bagi Mahkamah Agung RI, mengapa? Jika mengingat kembali event penting di masa lampau, pada tanggal 19 Agustus 1945 Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno melantik (mengangkat) Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia kala itu. Tanggal pelantikan tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung RI, melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini berarti di setiap tanggal 19 Agustus, Mahkamah Agung RI menghelat Upacara Peringatan Hari Jadinya. 

Pada Hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB diselenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Mahkamah Agung RI yang bertempat di Halaman Gedung Mahkamah Agung RI. Adapun dalam Pelaksanaan Upacara ini Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. bertindak sebagai Pembina Upacara. Upacara diawali dengan Penghormatan kepada Pembina Upacara diikuti dengan Laporan dari Pemimpin Upacara yang kemudian dilanjutkan dengan Mengheningkan Cipta untuk mengenang Jasa Para Pahlawan. Selanjutnya dilakukan pembacaan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI dan berikutnya Pembina Upacara menyampaikan Amanatnya.

"Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-74 merupakan Agenda Tahunan sebagai sebuah Peringatan Seremonial namun merupakan momentum untuk kembali merefleksikan keberadaan lembaga Mahkamah Agung dalam tatanan Kenegaraan serta kontribusi Lembaga Peradilan dalam perkembangan masyarakat dan negara ini, juga menjadi sarana untuk kembali mengumpulkan komitmen kita dalam memberikan layanan terbaik di Bidang Hukum dan Keadilan dengan memperkuat kerjasama dan membangun konsolidasi internal yang akan menjadi energi pendorong dalam pelaksanaan fungsi Pelayanan Lembaga Peradilan. Dengan harapannya dapat membangkitkan semangat jiwa dan raga para Aparatur Peradilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat", ujar Ketua Mahkamah Agung RI dalam Amanatnya.

"Tuntutan untuk memangkas Birokrasi yang tidak setia dan tidak efektif sudah merupakan keniscayaan dalam Masyarakat yang semakin adaptif dengan teknologi dan informasi. Lembaga yang memberikan Layanan Publik dituntut untuk mampu menangkap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat serta mampu melakukan inovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat tersebut. Inovasi dalam konteks modernisasi layanan merupakan hal yang penting sebagai pendorong bagi lembaga-lembaga yang memberikan Layanan Publik agar senantiasa Responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi Masyarakat, serta merupakan sarana perwujudan keterbukaan dan akuntabilitas Lembaga Publik kepada Masyarakat. Lembaga Peradilan pun tidak ketinggalan mengikuti perubahan dinamika masyarakat yang menuntut artikulasi Good Government sesuai dengan perkembangan zaman. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah menekankan pentingnya Restrukturisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya yang didasarkan pada salah satu pertimbangan adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi modern dengan memanfaatkan Teknologi Informasi serta adanya keinginan untuk menyederhanakan Lantai Demokrasi yang terkait", tambahnya.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Bisnis Proses (Business Process Reengineering) dalam berbagai Program dan Aplikasi yang digunakan oleh Lembaga Peradilan dalam pemberian Layanan Peradilan sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan Visi Mahkamah Agung serta sarana untuk menjalankan Visi Badan Peradilan. Hal ini juga disertai dengan penguatan pada kapasitas Sumber Daya untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, mulai dari persiapan infrastruktur pendukung maupun dari sisi Sumber Daya Manusia yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung dan mendapat respon positif dari masyarakat. 

"Lompatan besar yang telah dicapai Mahkamah Agung melalui Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kebijakan yang dikenal dengan e-Court telah ditetapkan oleh Semua Pengadilan dari 3 (tiga) Lingkungan Peradilan dan mendapat respon positif dari masyarakat", pungkasnya. 

Melalui Amanat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. menuturkan bahwa Aparatur Peradilan perlu meningkatkan kepekaannya terhadap nilai-nilai keadilan di masyarakat dalam menghadapi problematika Hukum dan berharap Lembaga Peradilan terus semakin Profesional dan Konsisten dalam memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan. Upacara yang mengusung Tema Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani ini dihadiri oleh seluruh Pimpinan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya, tidak ketinggalan pula kehadiran Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan turut menyemarakkan jalannya Upacara. 


(@x_cisadane)


Materi Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Materi ToT Fitur e-Litigasi pada Aplikasi e-Court

Berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan penyelenggaraan Training of Trainers (ToT) fitur e-Litigasi pada Aplikasi e-Court, maka dengan ini disampaikan keseluruhan file Materi Presentasi yang disampaikan oleh Narasumber, Manual Book dan Materi-materi yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan ini. 

Silahkan menguduh keseluruhan materi tersebut melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/materi_tot_elitigasi.zip 

(@x_cisadane)

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

MENGUCAPKAN


"SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1440 H"


Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran e-Litigation 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Sudah setahun lebih Aplikasi e-Court hadir di tengah-tengah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, dan itu berarti sudah lebih dari setahun pula Aplikasi e-Court merubah wajah Dunia Peradilan di Indonesia. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik bersamaan dengan hadirnya Aplikasi e-Court merupakan sebuah batu loncatan yang cukup tinggi bagi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pada 05 Agustus 2019 lalu, Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau yang lazim dikenal dengan Perma e-Litigation selesai 'diketok palu' dalam Rapat pimpinan Mahkamah Agung yang berlangsung di Rancamaya, Bogor. Hal tersebut seolah memberikan isyarat kepada Pengadilan di Seluruh Indonesia untuk siap melombat lebih tinggi dengan hadirnya fungsi e-Litigasi (e-Litigation) dalam Aplikasi e-Court

Tidaklah mudah untuk 'mengetok palu' Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pasalnya dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung yang berlangsung dari 05 Agustus 2019 sampai dengan 07 Agustus 2019 yang lalu berjalan secara 'alot'. Berbagai saran dan masukkan dari Pimpinan Rapat serta Seluruh Peserta Rapat memberikan banyak sumbangsih terhadap kesempurnaan Materi Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Adapun pembahasan difokuskan pada substansi norma-norma dalam proses Persidangan Secara Elektronik yang merupakan sub bahasan baru dalam Peraturan Mahkamah Agung. Berdasarkan draft yang diusulkan, diketahui Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tersebut berisi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Pasal yang terdiri dari 8 (delapan) Bab, masing-masing sebagai berikut :

  • Bab I tentang Ketentuan Umum 
  • Bab II tentang Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik 
  • Bab III tentang Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik 
  • Bab IV tentang Administrasi Panggilan Secara Elektronik 
  • Bab V tentang Persidangan Secara Elektronik 
  • Bab VI tentang Tata Kelola Administrasi Perkara 
  • Bab VII tentang Ketentuan Peralihan dan 
  • Bab VIII tentang Ketentuan Penuntup

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik secara langsung akan menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang telah lebih dahulu lahir. Dengan begitu, Peraturan Mahkamah Agung ini akan menjadi pondasi dari implementasi fungsi e-Litigasi dalam Aplikasi e-Court pada Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik bahkan melakukan proses beracara (persidangan) secara elektronik. Rencananya Peraturan Mahkamah Agung tersebut akan diluncurkan kepada khalayak oleh Ketua Mahkamah Agung RI dalam event Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Mahkamah Agung RI yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2019. 

Ibarat air dengan tebing, eksistensi fungsi/fitur e-Litigasi pada Aplikasi e-Court tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Fitur e-Litigasi dalam Aplikasi e-court merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan Reformasi di Dunia Peradilan Indonesia (Justice Reform) yang mensinergikan peran serta Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (IT for Judiciary). Peraturan Mahkamah Agung yang rencananya siap 'diviralkan' pada 19 Agustus 2019 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama terhadap Access to Justice.

Hakim Agung Yang Mulia Syamsul Maarif, S.H., L.LM., Ph.D., menegaskan bahwa Mahkamah Agung RI perlu mengambil langkah cepat, karenanya Peraturan Mahkamah Agung ini akan mulai diberlakukan per-tanggal 19 Agustus 2019 dan semenjak saat itu masyarakat Pencari Keadilan sudah dapat mencicipi fitur persidangan secara elektronik dalam Aplikasi e-Court dan juga fitur-fitur baru lainnya. Untuk meningkatkan Indeks Peringkat Kemudahan Berusaha, Mahkamah Agung RI juga membuka Aplikasi e-Court bagi kalangan Non-Advokat, seperti : Lembaga/Instansi Pemerintahaan, Badan Hukum dan Perorangan. Syamsul Maarif, S.H., L.LM., Ph.D. menjelaskan bahwa Dengan Peraturan Mahkamah Agung ini, kini Masyarakat Pencari Keadilan dapat mendaftarkan Gugatan atau Bantahan atau Gugatan Sederhana ataupun Permohonan, melakukan transaksi pembayaran, menerima Panggilan Persidangan, melakukan Penyampaian Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan, Upaya Hukum, mengunggah Dokumen Perkara, dan semua hal tersebut dilakukan secara daring (online) termasuk upaya intervensi. Pada Aplikasi e-Court yang telah dimatangkan, dimungkinkan adanya penambahan akses bagi Turut Tergugat. 

Mahkamah Agung RI telah memberikan sinyal kepada seluruh Pengadilan yang berada di bawahnya untuk segera bersiap menyongsong kehadiran fungsi e-Litigasi dalam Aplikasi e-Court, khususnya kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan untuk menjadi Pilot Project e-Litigation. Rencananya, total Pengadilan yang dikukuhkan sebagai Pilot Project e-Litigation sebanyak 13 Satuan Kerja (Pengadilan). Mahkamah Agung telah menuangkan Pengadilan yang ditunjuk sebagai Pilot Project e-Litigation ke dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI dan rencananya akan dirilis dalam waktu dekat ini. 

Fungsi (fitur) e-Litigasi dalam Aplikasi e-Court merupakan terobosan terbaru yang dimiliki oleh Mahkamah Agung RI, oleh karenanya Mahkamah Agung RI berencana akan menggelar Sosialisasi (Pelatihan) sekaligus uji coba oleh satuan kerja dalam waktu dekat ini. Pasca Sosialisasi e-Litigasi, diharapkan seluruh Peserta dapat menularkan kembali ilmu-ilmu, wawasan dan pengetahuan tentang e-Litigasi kepada Satuan Kerjanya masing-masing. Dengan demikian, momen tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan dalam menarik minat Masyarakat Pencari Keadilan (Public Campaign) terhadap penerapan Aplikasi e-Court dan fitur e-Litigasi di Pengadilan. Harapannya, Masyarakat Pencari Keadilan juga tidak akan menjadi antipati terhadap segala terobosan yang diciptakan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga apa yang telah diusahakan oleh Mahkamah Agung tidaklah menjadi sia-sia. 

Jika menengok kembali beberapa tahun ke belakang, access to justice bagi Masyarakat Para Pencari Keadilan cenderung sulit, bagaimana bisa? Masyarakat Para Pencari Keadilan terutama yang berdomisili di Daerah Pelosok haruslah bersusah payah datang ke Pengadilan untuk mengurus Perkaranya, tentunya hal tersebut mengorbankan waktu, tenaga maupun biaya. Bank Dunia melalui survei Ease of Doing Business/EODB telah mengevaluasi Indeks Kualitas Proses Peradilan di Indonesia (Quality of Court Process Index) yang bagaikan jauh api daripada panggang dikarenakan terdapat 3 (tiga) issue utama, seperti :

  1. Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus; 
  2. Pengadilan belum dapat melakukan pengiriman panggilan terhadap pihak berperkara secara elektronik; 
  3. Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik.

Namun saat ini untuk beracara di Pengadilan secara elektronik cukuplah simpel, dengan bermodalkan LaptopSmartphone dan koneksi Internet Masyarakat Para Pencari Keadilan dapat mengajukan Gugatan atau Bantahan atau Gugatan Sederhana ataupun Permohonan ke Pengadilan secara daring (online). Apabila Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya tidak menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman, maka konsekuensinya ialah Dunia Peradilan di Indonesia akan semakin ketinggalan zaman dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan bahkan Pengadilan tidak dapat berkembang dalam artian hanya bisa menjadi penonton di era globalisasi.

Mengingat juga perkembangan zaman saat ini telah pesat, adanya kolaborasi Teknologi Informasi yang diterapkan dalam Administrasi Perkara dan Proses Beracara di Pengadilan dapat membantu dalam proses percepatan penyelesaian perkara. Dengan diterapkannya Aplikasi e-Court dan fitur e-Litigasi di Dunia Peradilan Indonesia, maka akan mengurangi interaksi Aparatur Peradilan dengan Para Pencari Keadilan, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi Pengadilan. Apabila Aplikasi e-Court dan fitur e-Litigasinya telah diterapkan secara utuh, maka bukanlah hal yang mustahil lagi untuk menyingkirkan praktik-praktik percaloan. Para pencari keadilan cukup hadir pada sidang pertama saja untuk memutuskan apakah proses Administrasi Perkara dan proses Beracaranya akan menggunakan sistem elektronik ataukah konvensional? Disamping itu dengan usia Aplikasi e-Court yang semakin meranjak dewasa, kini Aplikasi tersebut telah dilengkapi dengan segudang fitur dan perbaikan (penyempurnaan). 

Aplikasi made in Mahkamah Agung RI ini merupakan sumbangsih bagi Dunia Peradilan Indonesia sekaligus sebagai jawaban atas Instruksi Presiden Republik Indonesia untuk mendongkrak peringkat Indeks Kemudahan dalam Berusaha (Ease of Doing Business/EODB) pada sektor yudisial. Kemudahan dalam berusaha (Ease of Doing Business/EODB) ialah sebuah indeks yang dikaji oleh Bank Dunia (World Bank) yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan Pemerintah. Dengan adanya Ease of Doing Business (EODB), Pemerintah dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Penyederhanaan acara Peradilan merupakan fokus Bank Dunia dalam menentukan Indeks Ease of Doing Business di Indonesia, tentunya hal tersebut dapat diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI melalui eksistensi Aplikasi e-Court yang kini diperkaya dengan fitur e-Litigasi. Tidaklah mustahil apabila dalam proses beracara di Pengadilan menjadi lebih ringkas, misalnya saja agenda persidangan akan menjadi lebih efektif dan efisien, Mengapa? Karena berkas perkara dapat disampaikan secara online begitu pula dengan proses jawab-jinawab. 

Sebagai informasi, Pemerintah telah mencanangkaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana hal ini sejalan dengan Komitmen Ketua Mahkamah Agung RI, yakni "Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi". Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini digadang-gadang mampu mengubah cara berfikir dan perilaku Masyarakat dan Aparatur Negara (mind set dan culture set). Melalui e-Litigasi, maka proses persidangan harus dilakukan secara elektronik, demikian juga Ruang Persidangan akan didesain sedemikian canggih. Semua pihak yang terlibat dalam persidangan antara lain Para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum/Para Advokat sampai dengan Juru Sita akan berhadapan dengan gawai (perangkat) masing-masing. Hal ini membuktikan adanya perubahan sikap dan perilaku manusia (secara umum) sebagai dampak dari adanya sebuah sistem yang berbasiskan elektronik (Aplikasi). 

Aparatur Peradilan yang memanfaatkan sistem informasi (misalnya e-Court) akan bersahabat dengan gawai misalnya Smartphone, hal inilah merupakan konsekuensi dari diterapkannya fitur e-Litigasi dalam Aplikasi e-CourtSelama Proses Persidangan, Para Majelis Hakim dapat mencari dan menelusuri berbagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, segala Peraturan Perundang-undangan dan teori-teori serta landasan filosofi sebagai dasar pertimbangan dalam memutus Perkara. Dalam Persidangan, Majelis Hakim dapat menelusuri kebenaran informasi yang disampaikan oleh Para Pihak yang menyangkut suatu tempat dan atau lokasi melalui Aplikasi tertentu. Dengan demikian penggunaan Smartphone dalam proses persidangan janganlah diartikan lain. Masyarakat harus mulai beradaptasi dengan Peradilan yang berbasis elektronik. Dengan demikian, menelusuri informasi yang terkini melalui gawai atau gadget merupakan suatu keharusan dan bukan merupakan pelanggaran kode etik.

Sebagai informasi penutup, Aplikasi e-Court yang diperkaya dengan fitur e-Litigasi sudah sepenuhnya terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga dalam proses pengisian datanya menggunakan metode sekali input. Artinya? Bukan hanya pada saat meregister Perkara saja, namun saat Pengisian Jurnal (Biaya), Data Sidang/Jadwal Sidang, hingga Data Putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) akan secara otomatis terkirim ke Aplikasi e-Court. Dengan metode sekali input data, Aparatur Pengadilan nantinya tidak dihadapkan pada kewajiban untuk meninput ulang data pada dua Aplikasi yang berbeda. Apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya Tergugat dapat mengirimkan Jawaban semenjak Tundaan setelah Pembacaan Gugatan hingga sebelum dilakukan Persidangan untuk Penyampaian Jawaban. 

Selama tenggang waktu sejak Penundaan hingga sebelum Persidangan dengan Agenda Penyampaian Jawaban tersebut, Tergugat dapat merubah Jawabannya, karena Jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. Pada saat Persidangan, Jawaban tersebut akan diverifikasi oleh Majelis Hakim dan setelah itu terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan Replik. Apabila pada saat verifikasi ternyata Tergugat tidak menyampaikan Jawaban, berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban. Dengan penambahan fitur e-Litigation, nantinya Para Pihak berperkara akan dapat mengakses Amar Putusan/Penetapan atas Perkaranya pada saat Sidang Pembacaan Putusan dilakukan. Sementara mengenai Salinan Putusan, ada beberapa persoalan yang harus dimatangkan sebelum akhirnya bisa dimaktubkan dalam Peraturan Mahkamah Agung yang baru.

Lantas apa saja yang harus dipersiapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bersiap menyongsong kehadiran fitur e-Litigasi pada Aplikasi e-Court? Simak kiat-kiatnya berikut ini : 

  1. Pahami Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (akan diterbitkan oleh Mahkamah Agung kemudian); 
  2. Pahami Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tidak lagi disusun dan dibuat oleh masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan melainkan ditetapkan oleh satu Petunjuk Pelaksanaan yang dapat diterapkan pada Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (Juklak akan diterbitkan oleh Mahkamah Agung kemudian)
  3. Pahami praktik penggunaan Aplikasi e-Court dengan berlatih menggunakan Aplikasi e-Court lama versi Training (Bila belum memiliki akses, Silahkan hubungi Tim Development atau melalui Om Steeve). 
  4. Pahami SoP Aplikasi e-Court Peradilan Tata Usaha Negara (saat ini belum disusun SoP Aplikasi e-Court yang sudah diperkaya fungsi/fitur e-Litigasi); 
  5. Jika fitur/fungsi e-Litigasi pada Aplikasi e-Court telah dilaunching secara resmi oleh Mahkamah Agung RI, lakukanlah Sosialisasi/Pelatihan di Satuan Kerja masing-masing dengan mengundang Team Development Aplikasi e-Court ataupun melakukan Sosialisasi secara mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung, Petunjuk Pelaksanaan dan Manual Book Aplikasi.
  6. Pada tanggal 16 Agustus 2018 (tahun lalu) Mahkamah Agung RI telah membagikan Kuesioner terkait Pemenuhan Infrastruktur untuk Kebutuhan Perencanaan Anggaran Implementasi e-Court di Pengadilan tahun 2019. Bagi Satuan Kerja yang mendapatkan tambahan Anggaran terkait dengan e-Court harap digunakan sebagaimana mestinya dan pastikan sarana pra-sarana yang berkaitan dengan e-Court sudah tepenuhi;  
  7. Aturlah manajemen bandwidth pada Satuan Kerja sehingga dapat optimal ketika mengakses Aplikasi e-Court dan demi kelancaran dalam proses Pengiriman data dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ke Aplikasi e-Court (vice versa); 
  8. Cermati setiap dokumen maupun data yang diinput ke dalam Aplikasi e-Court oleh Pihak Berperkara;
  9. Karena Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah terintegrasi sepenuhnya dengan Aplikasi e-Court, maka kepatuhan dan kelengkapan pengisian data pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) wajib diperhatikan
  10. Perbaharui data Referensi Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda, dan Juru Sita pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  11. Lakukan Peningkatan Pelayanan Pengadilan, misalnya dengan membangun e-Court Corner pada Satuan Kerja (layanan khusus mengenai e-Court); 
  12. Lakukan Public Campaign, misalnya dengan menyelenggarakan Sosialisasi kepada Advokat, Kalangan Pemerintahan, Pers daerah, Pegiat Hukum dan Mahasiswa. Public Campaign juga wajib dilakukan di website Pengadilan, Sosial Media Pengadilan dan dalam bentuk disain komunikasi visual (misalnya Video ataupun Brosur).
  13. Lakukan Perawatan dan Peremajaan Perangkat (Komputer, Laptop, Printer, dan lain-lain) yang digunakan di e-Court Corner (apabila Satuan Kerja memiliki e-Court Corner); 
  14. Gantilah email Pengadilan yang digunakan untuk login ke dalam Aplikasi e-Court. Saat ini masih banyak Pengadilan yang masih menggunakan email default untuk login ke dalam Aplikasi e-Court; 
  15. Perbaharui data radius dalam Aplikasi Komdanas apabila belum sesuai, setelah itu lakukan Update Data Radius pada Aplikasi e-Court melalui menu yang telah disediakan; 
  16. Perbaharui Konfigurasi Jenis Biaya pada Aplikasi e-Court melalui menu yang telah disediakan apabila belum sesuai; 
  17. Periksa kembali Konfigurasi Aplikasi e-Court sesuai dengan Keadaan di Satuan Kerja. Hingga saat ini di database ditemukan kesalahan konfigurasi yang dilakukan oleh User Pengadilan sehingga menyebabkan kesalahan-kesalahan teknis saat penggunaan Aplikasi e-Court;
  18. Perbaharui Surat Keputusan di Satuan Kerja masing-masing khususnya terkait dengan Petugas/Aparatur Peradilan yang bertugas dalam Layanan e-Court; 
  19. Bila berhadapan dengan masalah Verifikasi Advokat segera hubungi Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum) ataupun dapat berkoordinasi dengan Tim Development atau melalui Om Steeve
  20. Seringkali terjadi proses error dalam Pembayaran Panjar, jangan buang waktu segeralah berkoordinasi dengan Tim Development atau melalui Om Steeve
  21. Terkait dengan transaksi biaya/panjar, Petugas Pengadilan juga wajib melakukan checking pada CMS Bank yang digunakan; 
  22. Sampai dengan detik ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam praktik penggunaan Aplikasi e-Court, bila Petugas e-Court pada Satuan Kerja mengalami kebingungan hendaknya jangan langsung mengambil tindakan, melainkan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Tim Development atau melalui Om Steeve; 
  23. Sering-seringlah mengujungi website Direktorat Jenderal Badan Peradilan untuk mengetahui perkembangan (informasi) seputar e-Court dan e-Litigasi
  24. Layanan Helpdesk Aplikasi e-Court (e-Litigasi) Mahkamah Agung RI juga dapat dihubungi melalui email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bukan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  25. Keberhasilan implementasi e-Court/e-Litigasi pada Pengadilan bergantung kepada Komitmen dari seluruh Aparatur Pengadilan setempat.

(@x_cisadane)

Rapat Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 


Jakarta - ditjenmiltun.net. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan yang sebelumnya telah digelar di R Hotel Rancamaya, Jl. Rancamaya Utama, Kertamaya Bogor pada 05 Agustus 2019 sampai dengan 07 Agustus 2019 yang salah satu agendanya ialah Finalisasi Draft Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pada Hari Jumat 08 Agustus 2019 dilaksanakan kegiatan lanjutan yakni Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada 3 (tiga) Lingkungan Peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Yang Mulia Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. (Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial) dan dikomandoi oleh Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D. 

Rapat ini dihelat dengan maksud mengharmonisasikan antara Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan Draft Petunjuk Pelaksanaannya serta dengan Aplikasi e-Court (e-Litigasi) yang telah dikembangkan. Adapun pada Hari Rabu 07 Agustus 2019 sampai dengan Kamis 08 Agustus 2019 ketiga Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI bersama-sama telah 'meramu' Draft Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Draft Petunjuk Pelaksanaan yang diramu oleh ketiga Direktorat Jenderal pada Mahkamah Agung RI dilakukan fusi (peleburan) sehingga menjadi satu Draft Petunjuk Pelaksanaan yang secara utuh dapat mengakomodir dan diimplementasikan pada Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam rapat yang membahas pasal demi pasal Draft Petunjuk Pelaksanaan ini dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan, Perwakilan dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Perwakilan dari Biro Hukum dan Humas, dan Team Development Aplikasi e-Court (e-Litigasi). Rapat yang pembahasannya cukup 'alot' ini mengeliminasi Pasal-pasal yang dinilai (dianggap) kurang relevan dalam Draft Petunjuk Teknis, selain itu dari segi tata bahasa (naratif/redaksional) dilakukan perbaikan (penyempurnaan). Rapat diskors oleh Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan dilanjutkan pada Hari Senin 12 Agustus 2019. 

(@x_cisadane)

Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Selenggarakan Pelatihan Penyusunan Dupak Bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer 


Bekasi - ditjenmiltun.net. Bertempat di Hotel Santika Mega City Bekasi Jalan Jenderal Ahmad Yani No 1 Bekasi diselenggarakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Dupak Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Kegiatan ini merupakan momen pertama kalinya bagi Para Pejabat Fungsional Pranata Komputer dapat 'duduk bersama' dalam mengkaji dan mengevaluasi sejauh mana Perkembangan dan Eksistensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari Hari Rabu 07 Agustus 2019 sampai dengan Jumat 09 Agustus 2019 ini dibuka oleh Ati Wihassilah, S.H., M.M. selaku Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional (mewakili Kepala Biro Kepegawaian Supatmi, S.H., M.M. yang berhalangan hadir). 

Dalam sesi awal paska pembukaan, kegiatan dimulai dengan Paparan Overview dan Evaluasi mengenai Keadaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya oleh Fajar Andriansyah, S.T (selaku Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Bagian Administrasi Jabatan Fungsional). Kemudian dilanjutkan dengan diskusi ringan yang dimoderatori oleh Patonah, SmHK (Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II A) mengenai Kendala, Permasalahan dan Rintangan dalam Pola Kerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer khususnya di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya. Dari hasil diskusi tersebut, nampak jelas jikalau Pola Kerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer khususnya di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya perlu dikaji ulang agar menghasilkan kebijakan yang Win Win Solution sehingga mempermudah Pola Kerja bagi Para Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya. Apabila Pola Kerja sudah terta dengan rapi, maka Kinerja dan Pola Karir Para Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Mahkamah Agung RI dan Unit Eselon I yang berada di bawahnya akan menjadi lebih kokoh dan apik. 

Pada Hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber dari Badan Pusat Statistik Hasan As'ari, S.Si., M.E. Narasumber yang juga merupakan Administrator Aplikasi Si Jafung BPS memaparkan mengenai Penyusunan Dupak Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan juga teknis dalam menyusun Dokumentasi dan Pelaporan bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Sebagai informasi, setiap Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan kepada Pejabat yang Berwenang untuk mendapatkan Angka Kredit. Angka Kredit merupakan satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai untuk menunjang karir yang bersangkutan. Pelaporan kegiatan harus disertai bukti fisik yang memadai, berupa dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga pada bagian inilah kelengkapan dan kejelasan dokumentasi sangat penting karena Tim Penilai tidak dapat berhubungan langsung dengan Para Pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang dinilainya. Nilai Angka Kredit suatu butir kegiatan hanya berdasarkan hasil pelaporan dan dokumentasi sebagai bahan penilaian. Permasalahan bagi Tim Penilai yang sering terjadi ialah kurang lengkapnya dokumentasi pelaporan ataupun nama butir kegiatan yang dilaporkan.

HUBUNGI KAMI

Ditjen Badilmiltun

Sekretariat Mahkamah Agung RI Lt. 9-10

Jl. A. Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat 10510

Telp. 021 - 29079177

Fax. 021 - 3505193

Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Statistik Pengunjung

Hari Ini2684
Kemarin4152
Total Pengunjung545440

Informasi Pengunjung

  • Alamat IP Anda 3.238.190.82
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

3
Online

Login