Bahwa untuk keseragaman Administrasi Perkara dan Persidangan dalam hal pelayanan upaya hukum banding secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu membuat Petunjuk Teknis mengenai Administrasi Perkara Dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Berikut kami lampirkan Petunjuk Teknisnya, silahkan unduh pada link di bawah ini :
Jakarta, 09 November 2020. Dalam rangka menginventarisir data capaian kinerja atau prestasi satuan kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan MIliter dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2020, diharapkan untuk mengirimkan penghargaan atas Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Anggaran pada tingkat Koordinator Wilayah dan Satuan Kerja sebagai data dukung capaian kinerja Satuan Kerja.
Penghargaan bisa dalam bentuk piagam atau sertifikat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Softcopy penghargaan bisa diunggah pada link bit.ly/FormPenghargaan
Download File Permintaan Penghargaan pada Pengelolaan BMN dan Anggaran Tahun 2020 disini.
Menindaklanjuti Surat Direktur Jendera Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1231/Djmt/B/9/2020 tertanggal 21 September 2020, maka pelaksanaan Uji Wawancara oleh Tim Penguji dalam rangka Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020 akan diselenggrakan pada tanggal 16 November 2020.
Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh suratnya pada link di bawah ini :
Jakarta, Rabu, 4 November 2020. Berdasarkan Surat dari Plt Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1791/SEK/HM.01.1/11/2020. Yang ditujukan Kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.Perihal Undangan Webinar Beasiswa LPDP untuk warga Peradilan.
Pada Hari/Tanggal : Jumat, 6 November 2020.
Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Pembicara : Ir. Dwi Larso,MSIE,Ph.D. ( Direktur Beasiswa LPDP )
Tempat : Media Center unit kerja masing-masing
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84761591087?pwd=TEU5UEp5TXpxcWVqZmpYbXFNVXJ1UT09
Meeting ID: 847 6159 1087
Passcode: LPDPMA@20>
Berikut Undangan Webinar LPDP selengkapnya :
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), perlu adanya peningkatan profesionalisme, pengetahuan dan wawasan Para Ketua dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan identifikasi dan klasifikasi perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara , maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2020.
Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh suratnya pada link di bawah ini :
Page 1 of 186