1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ditulis oleh hilda 01 Oktober 2015

Perubahan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi UUAP dan Penyerapan Anggaran Ditjen 2015

Perubahan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi UUAP dan Penyerapan Anggaran Ditjen 2015

Dengan ini diberitahukan adanya perubahan tempat penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi UUAP dan Penyerapan Anggaran Ditjen Badilmiltun Tahun 2015, adapun surat perubahannya dapat dilihat pada link di bawah ini.


download surat


Ditulis oleh @x_cisadane 28 September 2015

Menengok Berbagai Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015Kemajuan IPTEK dan tuntutan zaman (era-digital) mendorong Mahkamah Agung (MA) RI dan 4 (empat) lingkungan badan peradilan dibawahnya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang meliputi manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum dan pelayanan publik yang diimplementasikan dengan menggunakan sistem kecanggihan IPTEK (moderniasi peradilan) demi kepentingan masyarakat khususnya pencari keadilan. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-70 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung RI secara resmi membuka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung RI untuk mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi pada setiap lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Kompetisi dengan basis layanan publik peradilan ini melibatkan 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Terkait dengan fungsinya sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya mengemban amanah sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain amanah Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, Mahkamah Agung RI juga dituntut untuk memberikan pelayanan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dua regulasi di atas menjadi dasar bagi Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Semangat pelayanan publik yang diamanatkan oleh kedua undang-undang di atas tertuang dalam visi misi Mahkamah Agung RI, yakni Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Sebagai wujud konsistensi untuk melakukan perubahan atau reformasi peradilan, pada tahun 2010 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan seluruh kebijakan dan kegiatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya yang mendukung upaya pembaruan peradilan, termasuk didalamnya peningkatan pelayanan terhadap publik.

Upaya nyata dalam hal peningkatan pelayanan terhadap publik pun telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, mulai dari pembuatan regulasi hingga penyediaan sarana aplikasi. Regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain, SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Surat keputusan ini setidaknya mengatur pelayanan publik yang harus dipenuhi dengan baik oleh setiap pengadilan di seluruh Indonesia, seperti : pelayanan persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pengaduan, dan pelayanan informasi. Sebelum itu, Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang berisikan pedoman pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif demi optimalnya pelayanan dalam hal penyampaian informasi kepada masyarakat pencari keadilan. Selain regulasi, Mahkamah Agung RI juga menyediakan sarana aplikasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada publik, seperti pembuatan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Militer (SIADMIL) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (SIADTUN).

Untuk menyongsong kompetisi yang diadakan dari tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan 28 September 2015 tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 17 September 2015 yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Hendro Puspito, SH., M.Hum. Kegiatan Rapat Internal Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 Berlangsung Pada Pukul 10.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam agenda kegiatan rapat internal Tim Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 tersebut membahas mengenai inovasi-inovasi apa saja yang telah dicanangkan oleh PTUN Jakarta dan akan di daftarkan ke dalam kompetisi. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mendaftarkan empat buah inovasi dalam Kompetisi Inovasi Layanan Publik Peradilan 2015. Ke-empat inovasi yang telah didaftarkan PTUN Jakarta adalah sebagai berikut :

  1. Portal Layanan Informasi Perkara dan Jadwal Persidangan. 
  2. Portal Layanan Pengaduan Online. 
  3. Portal Layanan Gugatan Online.
  4. Perpustakaan Online.



Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengharapkan masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat lebih dari layanan publik yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ayo dukung Inovasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan memberikan komentar melalui Situs Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 di http://inovasi.mahkamahagung.go.id/peserta/PENGADILAN%20TATA%20USAHA%20NEGARA%20JAKARTA


Ditulis oleh HR 25 September 2015

PEMANGGILAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DI KUPANG DAN BATAM TAHUN 2015

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim TUN dengan dukungan UNDP, dengan meralat surat terdahulu dalam lampiran 1 dan 2. Informasi selengkapnya dapat diunduh pada link dibawah ini :

* Surat panggilan peserta Bintek Hakim 2015

*Jadwal Acara



Ditulis oleh @x_cisadane 25 September 2015

3 in 1 E-Public Service Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Peningkatan kualitas layanan publik adalah isu universal dari setiap lembaga publik di belahan bumi manapun. Demi meningkatkan kualitas layanan publik, MA kini sedang menggelar sebuah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan. Peningkatan kinerja dalam tatanan Reformasi Birokrasi (Grand Design Reformasi Birokrasi) merupakan garis besar perencanaan jangka panjang 2010-2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 dan dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dengan perencanan jangka panjang yang dikenal dengan sebutan "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035". Mahkamah Agung menyikapi kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 1-447/KMA/SK/I/2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ke-70 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung secara resmi membuka Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Kompetisi ini merupakan sebuah upaya untuk mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi pada lembaga peradilan sehingga dapat tercipta kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, hal ini seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 2 tetang Kekuasaan dan Kehakiman yakni 'Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan'.

Kompetisi kali ini akan diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat pertama di empat lingkungan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI termasuk juga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta (PTUN Yogyakarta). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam mewujudkan visi misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menekankan pelayanan masyarakat pencari informasi dan masyarakat pencari keadilan dengan kemajuan teknologi informasi, maka PTUN Yogyakarta melakukan terobosan baru dalam pelayanan kepada masyarakat dengan membuat Sistem 3 in 1 E-Public Service (Tiga Pelayanan Publik Online dalam satu Web Program). Pemanfaatan Kemajuan teknologi informasi ini diyakini akan meningkatkan sistem manajemen dan efisiensi pengadilan dalam mengimplementasikan reformasi demokratis demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Adapun Sistem 3 in 1 E-Public Service yang dimaksud adalah :

  1. Pendaftaran gugatan online (E-Pendaftaran Gugatan) 
  2. Pembuatan surat gugatan online 
  3. Pembuatan surat kuasa online

Dengan adanya pelayanan publik online ini, diharapkan para pencari keadilan akan menghemat waktu dan biaya dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta karena dalam pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pencari keadilan tidak perlu datang ke tempat namun dapat dilakukan di manapun dan kapanpun melalui situs http://layananonline.ptun-yogyakarta.go.id.



Ayo dukung Inovasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dengan memberikan komentar melalui Situs Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 di http://inovasi.mahkamahagung.go.id/inovasi-detail/3%20In%201%20E-Public%20Service%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Yogyakarta



JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Karya Tulis
Makalah

Tulisan dan Artikel warga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ( kirimkan tulisan anda pada kami melalui email ke redaksi@ditjenmiltun.net)

>> Klik disini <<

 
Serba Serbi
 
 
 
Aplikasi MA-RI
SIKEP MA-RI

Why IceTheme Club System Informasi Kepegawaian Online Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Indonesia.

 
Keuangan Perkara

Why IceTheme Club Pelaporan Keuangan Perkara Online berbasis SMS yang bisa diakses dalam interface website ini berguna agar pelaporan keuangan perkara pengadilan ke Mahkamah Agung dapat terupdate secara cepat dan akurat.

 
Kumpulan Putusan

Easy Setup Kumpulan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bisa diakses secara online di Portal Mahkamah Agung, modul putusan ini adalah program pelayanan Mahkamah Agung agar masyarakat dapat secara cepat mengetahui putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

 
 
 
Berita Video

SELAMAT IDUL FITRI 1433H

Lihat Video Lainnya

 
Polling

Bagaimana dengan website kami

 

 

 

  Hasil

 
 

Ucapan dan Berita Keluarga

  • ucapan hut peratun 2016.jpg

informasi Terkini

Transparansi Kami

Keuangan


Seputar Informasi Keuangan Ditjen Badilmiltun

Read more ...

Link Pengadilan dan Instansi Terkait

Informasi Alamat dan Link Website Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Read more ...

Dapur Redaksi

REDAKSI

Read more ...

Kontak Kami & Pengaduan

Email Peradilan Militer

Email Peradilan TUN

Makalah & Artikel

Serba - Serbi

Blog Kami

WEB LINK


User Online

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1910
mod_vvisit_counterYesterday5322
mod_vvisit_counterThis week1910
mod_vvisit_counterAll days2225951

We have: 33 guests, 1 bots online
Your IP: 54.91.200.195
 , 
Today: Feb 07, 2016

peraturan-button