- Written by CM
Profil dan Statistik Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun 2022 merupakan publikasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menyajikan data terkait Sejarah, Tempat Kedudukan, Visi dan Misi, Wilayah Yuridiksi Pengadilan, Profil Pimpinan, Inovasi Unggulan Pengadilan, Agen Perubahan, Penghargaan yang Diterima oleh Satuan Kerja pada Tahun 2022, serta Statistik Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022. Publikasi ini disertakan penjelasan teknis dari setiap jenis statistik perkara yang dilengkapi pula dengan infografis yang disajikan untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data perkara.
Tautan Profil dan Statistik Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun 2022
- Written by TED-X
Jakarta – Sehubungan dengan telah berjalannya penggunaan Aplikasi e-Pelaporan (ELAP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu diadakannya Monitoring dan Evaluasi terhadap Aplikasi e-Pelaporan (ELAP), yang telah dilaksanakan pada hari Kamis s.d Senin tanggal 27 s.d 31 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 serta dilaksanakan secara daring melalui zoom untuk para peserta dari satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Berikut adalah point-point Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi e-Pelaporan (ELAP) :
| 1. | Review Fitur Laporan Bulanan |
| Laporan Posbakum, Laporan Prodeo dan Laporan Pengaduan serta Laporan Keuangan Perkara. | |
| 2. | Review Fitur Upload Dokumen |
| Laporan Bulanan LI-T1 s.d LI-T6 | |
| 3. | Review Fitur Verifikasi Tingkat Banding |
| Aktifitas Verifikasi Data Oleh Satker Tingkat Banding | |
| 4. | Maintenance Database Sistem APP dan Infrastruktur |
| Maintenance dan Backup Database APP, Storage Checking System, Update Operation System Server, Update Security System Server Jalur Data Sinkronisasi ke Server ELAP |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- Written by Ahmad Sabil
Pada tanggal 7-9 September 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara secara serentak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) satuan kerja, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan menerjunkan 3 (tiga) Tim Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu sekaligus. Tim pertama dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Tim Kedua dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Sedangkan Tim Ketiga dipimpin oleh bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
Pelaksanaan surveilans akreditasi penjaminan mutu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena instrumen dan komponen penilaian pada tahun 2022 ini menggunakan matriks akreditasi yang baru yang telah disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), dan pembangunan Zona Integritas, yang terdiri dari 7 (tujuh) kriteria penilaian yaitu Kepemimpinan (Leadership), Fokus Pelanggan (Customer Focus), Proses Manajemen (Management Process), Perencanaan Strategis (Strategic Planning), Manajemen Sumber Daya (Resources Management), Sistem Dokumen (Document System), Hasil Kinerja (Performance Result) serta 2 (dua) kriteria tambahan yaitu Peradilan Elektronik (E-Court) dan Pengamatan Lapangan.
Dengan dilaksanakannya kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu diharapkan dapat mewujudkan standarisasi pelayanan prima yang excellent bagi Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagaimana Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. (Redaksi)
| PT TUN MEDAN | |
 |
 |
| PTUN JAMBI | |
 |
|
 |
 |
| PTUN SURABAYA | |
 |
|
 |
 |
- Written by Ardi Bagas Pratama
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1026/Djmt/B/7/2022, tanggal 15 Juli 2022, perihal: Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 serta Hasil Penilaian oleh Tim Penilai yang dilaksanakan pada Tanggal 22 - 23 Agustus 2022 di Jakarta, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara mengumumkan Finalis 5 (lima) Besar Kategori Video Profil Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tahun 2022, disusun berdasarkan urutan alfabet sebagai berikut :
SIlahkan download link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :
- Written by Ahmad Sabil
Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Standarisasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada hari Rabu s.d Jumat, tanggal 23 s.d 25 Maret 2022 bertempat di REDTOP Hotel & Convention Center, Jl. Pecenongan No.2 No.72, RT.2/RW.4, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan tim perumus yaitu :
- Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
- Budhi Hasrul, S.H., selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
- Mohammad Husein Rozarius, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
- Hendro Puspito, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi PT TUN Surabaya
- Agus Abdur Rachman, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun
- Dwianto Budiman, S.E., M.M. selaku Kasi Bimbingan dan Monitoring Diltun Ditjen Badilmiltun.
Dalam Penyusunan Standarisasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Subkoordinator Perumusan Kebijakan Canggih Hangga Wicaksono, S.T. dengan materi Kebijakan Reformasi Birokrasi Transformasi Birokrasi Sampai 2025.
 |
 |
 |
 |
 |
 |