Jakarta – Sehubungan dengan telah berjalannya penggunaan Aplikasi e-Pelaporan (ELAP) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara maka perlu diadakannya  Monitoring dan Evaluasi terhadap Aplikasi e-Pelaporan (ELAP), yang telah dilaksanakan pada hari Kamis s.d Senin tanggal 27 s.d 31 Oktober 2022 bertempat di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun Lantai 9 serta dilaksanakan secara daring melalui zoom untuk para peserta dari satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut adalah point-point Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi e-Pelaporan (ELAP) :

1.   Review Fitur Laporan Bulanan
   Laporan Posbakum, Laporan Prodeo dan Laporan Pengaduan serta Laporan Keuangan Perkara.
2.  Review Fitur Upload Dokumen
   Laporan Bulanan LI-T1 s.d LI-T6
3.  Review Fitur Verifikasi Tingkat Banding
   Aktifitas Verifikasi Data Oleh Satker Tingkat Banding
4.  Maintenance Database Sistem APP dan Infrastruktur
   Maintenance dan Backup Database APP, Storage Checking System, Update Operation System Server, Update Security System Server Jalur Data Sinkronisasi ke Server ELAP

 

DSC01102 DSC01084
DSC01089 DSC01095
DSC01100 Monev ELAP

 

 

Pada tanggal 7-9 September 2022, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara secara serentak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 (tiga) satuan kerja, yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan menerjunkan 3 (tiga) Tim Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu sekaligus. Tim pertama dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Tim Kedua dipimpin oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, bapak Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.  Sedangkan Tim Ketiga dipimpin oleh bapak H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya) melakukan surveilans akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Pelaksanaan surveilans akreditasi penjaminan mutu tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena instrumen dan komponen penilaian pada tahun 2022 ini menggunakan matriks akreditasi yang baru yang telah disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015, diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), dan pembangunan Zona Integritas, yang terdiri dari 7 (tujuh) kriteria penilaian yaitu Kepemimpinan (Leadership), Fokus Pelanggan (Customer Focus), Proses Manajemen (Management Process), Perencanaan Strategis (Strategic Planning), Manajemen Sumber Daya (Resources Management), Sistem Dokumen (Document System), Hasil Kinerja (Performance Result) serta 2 (dua) kriteria tambahan yaitu Peradilan Elektronik (E-Court) dan Pengamatan Lapangan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu diharapkan dapat mewujudkan standarisasi pelayanan prima yang excellent bagi Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Agung sebagaimana Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. (Redaksi)

PT TUN MEDAN
PT TUN MEDAN 1 PT TUN MEDAN 2

 

PTUN JAMBI
PTUN JAMBI
PTUN JAMBI 2 PTUN JAMBI 3

 

 

PTUN SURABAYA
PTUN SURABAYA 1
PTUN SURABAYA 2 PTUN SURABAYA 3

 

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1026/Djmt/B/7/2022, tanggal 15 Juli 2022, perihal: Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2022 serta Hasil Penilaian oleh Tim Penilai yang dilaksanakan pada Tanggal 22 - 23 Agustus 2022 di Jakarta, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara mengumumkan Finalis 5 (lima) Besar Kategori Video Profil Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tahun 2022, disusun berdasarkan urutan alfabet sebagai berikut :

SIlahkan download link di bawah ini untuk informasi lebih lanjut :

 >> Pengumuman Lomba Video <<

Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Penyusunan Standarisasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) pada hari Rabu s.d Jumat, tanggal 23 s.d 25 Maret 2022 bertempat di REDTOP Hotel & Convention Center, Jl. Pecenongan No.2 No.72, RT.2/RW.4, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

Kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan tim perumus yaitu :

  • Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
  • Budhi Hasrul, S.H., selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
  • Mohammad Husein Rozarius, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
  • Hendro Puspito, S.H., M.H. selaku Hakim Tinggi PT TUN Surabaya
  • Agus Abdur Rachman, S.H., M.H. selaku Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun
  • Dwianto Budiman, S.E., M.M. selaku Kasi Bimbingan dan Monitoring Diltun Ditjen Badilmiltun.

Dalam Penyusunan Standarisasi Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Subkoordinator Perumusan Kebijakan Canggih Hangga Wicaksono, S.T. dengan materi Kebijakan Reformasi Birokrasi Transformasi Birokrasi Sampai 2025.

1 22
33 44
5 6

Jakarta – ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Ruang Command Center Lt. 9 pada hari kamis s.d jumat tanggal 16 s.d 17 desember 2021.

Kegiatan Bimtek Penatakelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting, Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Ditjen Badilmiltun turut hadir untuk memberikan arahan kepada para peserta Bimbingan Teknis, Adapun kegiatan dihadiri oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan juga menghadirkan narasumber yaitu Aminuddin Bukhary Harahap, S.Kom dan Didik Irfan Setiawan, Amd. Kom. Selaku Tim Development MARI serta Taufik Hidayat dari Trisentosa Raya Esolusi.

1 2
3 4
5 6

Share to Social Media

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca