Sosialisasi Revisi Buku Pedoman di  Lingkungan Peradilan TUN TA 2019


Jakarta – Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara kembali menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan Tema “Sosialisasi Revisi Buku Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara”.  Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10 s.d. 12 April 2019  di Hotel Swiss Bell-in Kemayoran.

Acara dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr.  Mulyono, S.H., S.IP., M.H. Bintek ini telah dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Adapun narasumber dalam kegiatan ini yaitu, bapak Mulyadi, S.H., M.Si. (Mantan Panitera Pangadilan Tinggi  Tata Usaha Negara Jakarta), Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH.(Ketua Pangadilan  Tata Usaha Negara Jakarta) dan Didik Hari Wasito, SH.,MH (Panitera PTUN Jakarta). Pada sesi pertama dimulai oleh penyampaian materi oleh bapak Mulyadi, SH.M.Si. mengenai Pedoman Pengisian Pola Keuangan Perkara dan Pedoman Tentang Pola Laporan Perkara. Dan dilanjutakan, pada sesi kedua materi disampaikan oleh bapak H. Hari Sugiharto, SH., MH. dan bapak Didik Hari Wasito, SH., MH. yaitu tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan telah terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara ini, diharapkan semua peserta dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi, efektif dan efisien pada setiap satuan kerjanya Terwujudnya pelaksanaan administrasi kepaniteraan yang baik dan disiplin serta rapi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung pada khususnya dan kepada Hukum pada umumnya. (hr)

Bintek Hakim Peratun Tahun Anggaran 2019 di Yogyakarta

Yogyakarta – Kamis, 03 April 2019 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019 dengan Tema “Peradilan Elektronik : Administrasi Persidangan Secara Elektronik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara”.  Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari bertempat di Hotel Grand Zuri Malioboro. dan diikuti oleh 33 peserta.

Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Bapak Dr.  Mulyono, S.H., S.IP., M.H. . Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah memasuki era baru yaitu dunia Peradilan yang modern berbasis teknologi informasi, kata modern berdasarkan KBBI memiliki makna terbaru atau mutakhir, hal ini bukan hanya program atau aplikasinya saja yang terbaru atau mutakhir, akan tetapi sikap dan cara berpikir serta cara bertindak ASN pengadilan juga harus sesuai dengan tuntutan zaman.

Pembaharuan pelayanan pengadilan  telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui transformasi digitalisasi pelayanan pengadilan,  salah satunya dengan mengimplementasikan E-Court atau Pengadilan elektronik, yang secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 yang lalu, oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.  Pengadilan berbasis Elektronik (E-Court) sudah dapat diimplementasikan oleh Pengadilan khususnya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan sebagai Payung Hukum Penerapan Aplikasi E-Court. Pesan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berpesan kepada para Hakim yang menjadi peserta Bintek ini: Belajarlah dengan tekun, ikuti materi dengan rajin, dan berdiskusilah dengan baik. Kemudian nanti sesudah balik ke satker, segera sosialisasikan kepada pimpinan Pengadilan dan teman sejawat.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber antara lain:

-    Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Materi: “e-Litigation (Jawab Jinawab dan Kesimpulan secara Elektronik)”.

-    Bapak H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

Materi: “Pengawasan Terhadap Implementasi PERMA Nomor 28 Tahun 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

-    Bapak Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

Materi: “Pemeriksaan Persiapan Perkara e-Court dan Prosedur Masuknya Pihak Intervensi secara Elektronik”.

-       Bapak Asep Nursobah, S.Ag., M.H.

Materi: “Pemanggilan Sidang Secara Elektronik dan Pemberitahuan Putusan”.

Terselenggaranya Bimbingan Teknis tersebut, diharapkan akan terwujud kesatuan hukum oleh semua Hakim PTUN se-Indonesia dalam melaksanakan Administrasi Persidangan secara elektronik. Dengan adanya kesatuan hukum tersebut, akan muncul keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatnya kepercayaan para pencari keadilan kepada Mahkamah Agung pada khususnya dan kepada Hukum pada umumnya. (hr)

SEMINAR DAN PEMBINAAN DALAM RANGKA HUT PERATUN KE 28 TAHUN 2019

JDIH-PTUN Jakarta. Sayup-sayup terdengar Dalam Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ke 28 Tahun 2019. Keluarga Besar Peradilan Tata Usaha Negara Menyelenggarakan Kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) ke 28 Tahun 2019.

Acara Seminar dan Pembinaan yang berlangsung Rabu, 06 Februari 2019 s/d 08 Februari 2019,  Bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta, dengan Tema Seminar “UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PERSPEKTIF UUAP DAN PENERAPANNYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI ” dan Tema Pembinaan ” Upaya Administrasi Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E Court, dan Akreditasi Penjaminan mutu dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) “.

Dalam Perayaan HUT PERATUN ke 28 di hadiri oleh YM. Ketua Mahkamah Agung RI, YM. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung, YM. Para Ketua Kamar  Mahkamah Agung RI, YM Para Hakim Agung Kamar TUN Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktur Binganis. Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI,  Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris PTTUN Se-Indonesia, Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris PTUN Se- Indonesia, Ketua Pengadilan PajakPara Purnabhakti dan Seluruh Tamu Undangan.


sumber https://ptun-jakarta.go.id/?p=7403

Kegiatan Pokja Penyusunan SOP e-Court dan Penyusunan MIS (Monitoring Implementasi SIPP) di lingkungan Peradilan TUN

Jakarta - Rabu, 7 November 2018, telah dilaksanakan kegiatan Pokja Penyusunan SOP e-Court dan Penyusunan MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 7 s.d 9 November 2018 di gedung Sekretariat Mahkamah Agung jl. Ahmad yani Jakarta Pusat. Hadir juga dalam kegiatan ini, Ketua Kamar TUN ( Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.) untuk memberikan pengarahan.

E-court sebagaimana kita ketahui, adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia diharapkan akan semakin baik dan semakin prima kedepannya.

(hr)

Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT di Lingkungan Peradilan TUN

Pada tanggal 6-9 Maret 2018 kemarin, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan “Bimbingan Teknis Aplilasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Versi 3.2.0 Bagi Para Admin IT Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Bintek yang diadakan di Hotel Prama Grand Preanger Bandung ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari para Admin IT di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) se-Indonesia.

Bintek ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Mulyono, S.H., S.IP., M.H.  Dalam Pembukaan tersebut, Bapak Dirjen menyampaikan apresiasi atas capaian kemajuan pemanfaatan IT pada Peradilan TUN akhir-akhir ini, capaian mana harus menjadi penyemangat bagi insan Peradilan TUN untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang sedang digalakkan oleh Mahkamah Agung, Bapak Dirjen meminta agar jajaran IT di lingkungan Ditjen Badilmiltun semakin menyiapkan diri dengan belajar dan bekerja lebih giat agar peradilan berbasis elektronik segera dapat dilaksanakan di Peradilan TUN. Beliau berharap, penerapan peradilan berbasis elektronik di lingkungan Peradilan TUN tersebut dapat diterapkan pada sebagian hukum acara dan administrasi perkara pada akhir tahun ini. Di samping menguraikan kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan IT di lingkungan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilmiltun, Bapak Dirjen juga menyampaikan beberapa wejangan, mulai dari soal kepemimpinan, kedisiplinan, kekompakan di antara warga Peradilan TUN, hingga pelaksanaan tugas sesuai hukum dan menjauhi tindakan yang melanggar hukum.

Sesudah Pembukaan dan Pembinaan oleh Bapak Dirjen Badilmiltun MA RI, Bintek ini dilaksanakan dengan lancar hingga hari terakhir. Materi Bintek ini di samping telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap Satuan Kerja Peradilan TUN se-Indonesia, juga secara futuristik mengarahkan setiap Satuan Kerja untuk lebih siap dengan perubahan dan tantangan zaman, utamanya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan kebijakan terbaru Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT dalam tugas-tugas peradilan. Materi Bintek ini adalah:

  1. “Pemanfaatan SIPP menuju e-Court pada Peradilan TUN”, yang disampaikan oleh Bapak Rizkiansyah, Hakim PN Sekayu.
  2. “Integrasi SIPP, Direktori Putusan, dan Virtual Account”, yang disampaikan oleh Bapak Helmi Indra Mahyudin dari IT BUA Mahkamah Agung.
  3. “Troubleshoot dan Proses Bisnis”, yang disampaikan oleh Bapak Didik Irfan Setiawan dari PN Mojokerto.

Rangkaian materi tersebut sangat menarik dan secara kumulatif berkelindan-saling-mendukung di antara ketiganya, yang berisi mulai dari kebijakan Mahkamah Agung dalam pemanfaatan IT pada pelaksanaan tugas peradilan, kondisi aplikasi-aplikasi yang sedang dijalankan di lingkungan Peradilan TUN saat ini berikut segala permasalahan dan pemecahannya, hingga ancangan IT Mahkamah Agung ke depan. Penyajian materi secara menarik dan adanya diskusi yang komunikatif antara Pemateri dengan Peserta menjadikan Bintek ini berlangsung dengan sangat baik, yang terbukti dengan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Bintek ini dan disepakatinya beberapa point rumusan hasil Bintek.

Menjelang Penutupan, disampaikan pemaparan tentang Reformasi Birokrasi oleh Ketua Tim Sekretariat RB Mahkamah Agung yang juga Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak., agar setiap Satker di lingkungan Peradilan TUN dapat meningkatkan capaian Reformasi Birokrasinya. Selanjutnya Penutupan Bintek juga dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Ibu Jeanny H.V. Hutauruk, SE., MM., Ak. (sudarsono/hr)

Share to Social Media