TIM TAPM Ditjen Badilmiltun MA RI Tiba di PTUN Bandung 


Pelaksanaan Assesment Oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dipimpin Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. tiba di PTUN Bandung pada Hari Senin tanggal 09 Oktober 2017. Tim melaksanakan assessment pada 7 area penilaian yakni Manajemen Kepemimpinan Dan SDM, Polabindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana, Pengelolaan SIPP & Aplikasi IT Lainnya, Meja Informasi Dan Meja Pengaduan, PNBP dan Biaya Proses Perkara, dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Proses pemeriksaan/validasi yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI berjalan dengan sangat detil dan komprehensif, metode yang dilakukan oleh tim cukup membuat para pejabat struktural dan para staf di tiap bagian berjuang dengan cukup keras untuk dapat memenuhi permintaan dari tim agar memberikan hasil yang maksimal. Tim akreditasi juga memeriksa dengan teliti setiap ruangan yang ada di PTUN Bandung. Semua catatan temuan dirumuskan dan dirangkum untuk dipaparkan kepada satker sebagai bahan evaluasi kedepannya bagi satker.

Pada sesi akhir (taklimat akhir), Ketua Pelaksanaan Assessment, Bapak Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi ,S.H., M.H. memaparkan hasil temuan sekaligus menyampaikan harapan agar PTUN Bandung lebih keras lagi memperbaiki dan melengkapi temuan ketidaksesuaian  serta kekurangan yang ada.(hr)

PERSIAPAN PEMBENTUKAN PTUN PANGKAL PINANG

 

Menindak-lanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan PTUN Pangkal Pinang dan PTUN Gorontalo, Tim Mahkamah Agung yang terdiri dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI, Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI, Biro Perlengkapan MA RI,  Pengadilan Tinggi TUN Medan, dan PTUN Palembang berkunjung ke Pangkal Pinang pada tanggal 3-5 Oktober 2017. Tujuan kedatangan tim yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI Bapak Dr. Mulyono, S.H., M.H. tersebut adalah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mempersiapkan pembentukan PTUN Pangkal Pinang.

Pada hari pertama kunjungan ke Pangkal Pinang, 3 Oktober 2017, Tim Mahkamah Agung langsung melaksanakan pembicaraan pendahuluan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Bapak Dr. Yan Megawandi, M.Si. dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Bapak H. Maskupal Bakri, S.H, M.H. Dalam pembicaraan tersebut, terwujud semangat silaturahmi dan kebersamaan dalam mensukseskan pembentukan PTUN Pangkal Pinang. Pada kesempatan ini, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang selain menyampaikan beberapa lokasi alternatif kantor sementara PTUN Pangkal Pinang beserta sarana dan prasarana pendukungnya, juga menyampaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Bangka Belitung. Selanjutnya, Tim Mahkamah Agung langsung meninjau kondisi fisik gedung bekas Pengadilan Agama Pangkal Pinang, yang menjadi salah satu rencana alternatif kantor PTUN Pangkal Pinang.

Pada pagi hari kedua, 4 Oktober 2017, Tim Mahkamah Agung melakukan pertemuan dengan Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bapak K.A Tajudin yang dilanjutkan dengan melihat lokasi tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gedung PTUN Pangkal Pinang, yang berada di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang. Setelah melihat kondisi tanah, Tim Mahkamah Agung meninjau kondisi Gedung Pertemuan di depan Komplek Kantor Gubernur dan sebuah gedung milik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung lainnya yang terletak di belakang kantor Kepolisian Resort Pangkal Pinang. Sesudah Tim Mahkamah Agung memperoleh gambaran nyata atas kondisi gedung-gedung yang direncanakan menjadi kantor sementara PTUN Pangkal Pinang, pada siang hari sesudah Istirahat-Sholat-Makan di kawasan Masjid Jamik Pangkal Pinang, Tim Mahkamah Agung Menuju Kantor Gubernur untuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung.

Pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung Bapak DR. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. dilaksanakan di Ruang Rapat Gubernur Bangka Belitung. Pada pertemuan ini, Gubernur Bangka Belitung menyampaikan kesiapan beliau mensukseskan pembentukan PTUN Pangkal Pinang. Selanjutnya Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI menyampaikan bahwa dari beberapa alternatif gedung untuk kantor sementara PTUN Pangkal Pinang, maka gedung pertemuan yang terletak di Komplek Kantor Gubernur Bangka Belitung adalah yang paling representatif sebagai gedung sementara PTUN Pangkal Pinang. Atas penyampaian Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI tersebut, Bapak Gubernur Bangka Belitung langsung mempersilakannya, dan menginstruksikan kepada jajarannya agar gedung pertemuan tersebut segera dipersiapkan sebagai kantor sementara PTUN Pangkal Pinang. Bapak Gubernur Pangkal Pinang juga meminta kepada Tim Mahkamah Agung agar menyampaikan gambar detail setiap ruangan calon gedung sementara PTUN Pangkal Pinang beserta estimasi biayanya, yang diusahakan akan dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Pangkal Pinang. Bukan itu saja, Bapak Gubernur Bangka Belitung juga menyampaikan kesanggupan beliau apabila peresmian seluruh pengadilan baru nantinya dilaksanakan di Pangkal Pinang. Hal ini tentu sangat menggembirakan bagi Tim Mahkamah Agung, dan menjadi pendorong semangat agar hukum dan keadilan semakin ditegakkan di Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan Tim Mahkamah Agung dengan Bapak Gubernur Bangka Belitung ini diakhiri dengan ramah tamah dan dokumentasi foto bersama.

Setelah memperoleh kepastian lokasi calon gedung PTUN Pangkal Pinang sebagaimana hasil pertemuan dengan Bapak Gubernur Bangka Belitung, Tim Mahkamah Agung pada sore harinya kembali ke gedung pertemuan untuk melihat dengan lebih detail keadaannya, mengukur dan menggambar denah rencana setiap ruangan sebagaimana diminta oleh Gubernur Bangka Belitung. Selanjutnya, pada malam harinya Tim Mahkamah Agung menggarap draf detail ruangan calon gedung PTUN Pangkal Pinang dan estimasi biaya sarana dan prasarananya, untuk diserahkan kepada Gubernur Bangka Belitung pada keesokan harinya.

Pada kunjungan hari ketiga-terakhir, sesudah TIM Mahkamah Agung menyampaikan draf detail ruangan calon gedung PTUN Pangkal Pinang dan estimasi biaya sarana dan prasarananya kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Tim Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dengan selamat dan bahagia melalui Bandara Dipati Amir Pangkal Pinang. (sudarsono/hr)


Berita Duka Cita

Segenap keluarga besar Direktorat Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ibu Suzana, S.H., M.H. Hakim PTUN Serang, semoga Allah SWT menerima amal kebaikannya dan mengampuni dosa-dosanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kesabaran. Amiin. 



(hr)

Peninjauan Lokasi Gedung Sementara dan Tanah Calon Gedung PTUN Gorontalo

Gorontalo - Kamis, 14 September 2017 Tim Persiapan Peresmian Pengadilan PTUN Gorontalo yang terdiri dari unsur Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrsi Peradilan TUN, Biro Perencanaan MARI, PTTUN Makassar dan PTUN Menado akan meninjau lokasi gedung sementara serta tanah calon gedung PTUN Gorontalo. Sebelumnya tim melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo terlebih dahulu dengan berkunjung secara resmi ke Kantor Pemerintah Provinsi Gorontalo. Di Kantor Pemprov tim diterima oleh Asisten Pemerintahan I dan Kesra, Drs. H. Anis Naki, M.M. beserta jajarannya. Atas nama Pemerintah Provinsi, Anis Naki mengucapkan selamat datang dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf karena Gubernur Provinsi Gorontalo tidak dapat hadir karena harus mengikuti Rapat Koordinasi di Kementrian Keuangan di Jakarta. Ketua PTTUN Makassar, Samsul Hadi, S.H. mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Gorontalo atas dukungannya yang sangat positif terhadap pembentukan Pengadilan TUN Gorontalo, hal ini menunjukkan komitmen Pemrov terhadap pemberian fasilitas pelayanan publik karena menurutnya PTUN ini memang dibutuhkan masyarakat Gorontalo, jika dilihat banyaknya perkara dari daerah Gorontalo yang masuk ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar. Sedangkan  Kabag Ortala Biro Perencanaan Mahkamah Agung, H. Arifin Samsurijal, S.H., M.H. menyatakan harapannya kepada Pemrov Gorontalo agar Pemprov menghibahkan tanah untuk pembangunan gedung PTUN Gorontalo dan memproses penerbitan sertifikat secepatnya. Mengenai SDM, Arifin Samsurijal juga menyarankan agar disiapkan tenaga-tenaga yang bagus, artinya jangan sampai pegawai-pegawai yang kurang cakap dalam bekerja di Satkernya lalu dimutasi ke PTUN Gorontalo, padahal pengadilan yang baru dibentuk akan lebih membutuhkan SDM yang baik kualitasnya. Keudian Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis, Ambar Sri Susilowati, SH, MH menyatakan harapan dari Direktur Binganismin TUN, yaitu agar PTUN Gorontalo dapat siap untuk diresmikan pada awal November oleh Ketua Mahkamah Agung bersama 40 pengadilan tingkat pertama lainnya dari Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Tim Persiapan Peresmian PTUN Gorontalo diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo

Gorontalo - Rabu, 13 September 2017, Tim Persiapan Peresmian PTUN Gorontalo terdiri yang dari tim dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi PeradilanTUN, PTTUN Makassar, PTUN Menado dan Biro Perencanaan Mahkamah Agung tiba di Gorontalo untuk melaksanakan studi kelayakan Pengadilan Baru PTUN Gorontalo. Tim diterima oleh Ibu Sekretaris Daerah, Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa, MS bersama beberapa jajarannya di Bandara Djalaludin, Gorontalo. Pembicaraan dan penyampaian maksud kedatangan diutarakan langsung oleh Ketua PTTUN Makassar, Samsul Hadi, SH, dan pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan dukungan yang sangat kooperatif untuk membantu pelaksanaan operasional PTUN Gorontalo tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyediakan gedung sementara dan tanah lokasi untuk pembangunan gedung Pengadilan TUN Gorontalo. Rencananya Pemprov juga akan memberikan pinjaman meubeler serta kendaraan dinas. Utamanya bahwa Pemrov menyanggupi gedung sementara akan segera siap sehingga PTUN Gorontalo dapat turut diresmikan oleh Ketua MA pada tanggal 4-5 November 2017 bersama 40 Pengadilan Tingkat Pertama lainnya.

Keesokan harinya direncanakan tim akan berkunjung secara resmi ke Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya akan meninjau gedung sementara yang telah disiapkan serta  lokasi bakal pembangunan Gedung Pengadilan TUN Gorontalo.(ns)

Share to Social Media

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca