Rapat Penyusunan Standarisasi Pola Promosi dan Mutas Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Jakarta - Pada 18 s.d. 19 Januari 2017 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Rapat Penyusunan Standarisasi Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara di Ruang Rapat Besar Badilmiltun. Rapat dibuka oleh Dirjen Badilmiltun, Mayjen TNI Mulyono, S.H., S.IP., M.H serta dihadiri juga oleh Setditjen Badilmiltun, Jeanny Hilderia V. Hutauruk, S.E., Ak., M.M.

Rapat dipimpin oleh Direktur Binganismin TUN, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi.S.H, .M.H dan diikuti oleh Enrico Simanjuntak, S.H., M.H (Hakim PTUN Serang/Staf Ahli di Ditjen Badilmiltun), Sudarsono, S.H., M.H. (Hakim PTUN Serang/Staf Ahli di Ditjen Badilmiltun), Hj. Sri Agustin Sumarningrum, S.H., M.M. (Kasubdit Pengembangan Tenaga Teknis TUN), Kartono, S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi TUN), Ambar Sri Susilowati, S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Administrasi TUN), Ishaka, S.H., M.H. (Kasi Mutasi Hakim), Syahbudin, S.H., M.H. (Kasi Mutasi Panitera), dan Dandy Capriyanto, S.H., M.H. (Kasi Peningkatan Mutu Hakim). Diundang pula dalam rapat tersebut sebagai narasumber Tamroekmi M. Chanijoen S.H., M.H. dan Agus Djunaidi, S.H., M.H., M.M., Dr.Istibowo S.H., M.H. (Ketua PTTUN Jakarta) dan H. Ujang Abdullah, S.H., M.Si. (Ketua PTUN Jakarta).

Agenda rapat adalah untuk menyusun dan memperbaharui Pedoman Pola Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah berjalan selama ini agar selaras dengan perubahan dan perkembangan yang sudah terjadi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. (dandy/ns)

Rapat Koordinasi Direktorat Binganismin TUN : Perjanjian Kinerja 2017

Jakarta - Selasa, 27 Desember 2016, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan rapat koordinasi dengan para Pejabat Eselon III, IV dan para stafnya. Rapat diadakan di Ruang Direktur dan dipimpin langsung oleh Direktur Binganismin TUN, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Agenda rapat adalah review perjanjian kinerja tahun 2016 dan pembuatan perjanjian kinerja 2017. Dalam rapat tersebut Direktur menjelaskan cara pembuatan perjanjian kinerja yang benar kemudian langsung dipraktekkan pembuatan perjanjian kinerja oleh Pejabat Eselon III dan beberapa Pejabat Eselon IV dihadapan para peserta lain agar lebih mudah dipahami.

Rapat ini diselenggarakan juga dalam rangka mempersiapkan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pegawai Tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Militer pada tanggal 4 April 2017 yang akan datang. Selain agenda rapat utama, ditambahkan juga pemaparan atau brainstorming mengenai tax amnesti oleh Sasidin, SE, staf pada Subdit Pembinaan Tenaga Teknis yang pernah mengikuti seminar mengenai tax amnesti. Rapat koordinasi ini dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir pada pukul 12.00 WIB. (ns)

Evaluasi Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Tahun Anggaran 2016

Jakarta - Puslitbangdiklat Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Tahun Anggaran 2016 di Hotel Premiere Santika Yogyakarta pada 15-18 Desember 2016. Kegiatan evaluasi diklat tersebut terkait aplikasi e-learning, e-register, dan sistem informasi pengolahan kelas dan kamar. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Balitbangdiklat Kumdil, Sumarni Siti Nurdjanah, S.H., M.H. Para peserta terdiri dari unsur Balitbangdiklat, Ditjen Peradilan Umum, Ditjen Peradilan Agama, Ditjen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta pengadilan-pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Kapusdiklat Litbang Kumdil, Agus Subroto, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Pusdiklat Teknis telah memperoleh akreditasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Pusdiklat Mahkamah Agung mempunyai wewenang menilai lembaga lain dalam proses akreditasi.

Selama kegiatan para peserta memberikan masukan yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat menyangkut e-learning, e-register, pengolahan kelas dan kamar, peserta diklat, materi diklat dan perencanaan diklat. Tujuannya adalah sebagai bahan pertimbangan untuk membangun sistem kinerja pelaksanaan diklat teknis yang lebih baik di masa mendatang. (ymw/dandy/ns)

Acara Pembukaan : Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Modul Diklat Peratun

Jakarta - Pada 13 Desember 2016 kemarin, dilangsungkanlah Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Modul dan Kurikulum Diklat Peradilan TUN MA-RI Tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil MA-RI dan Ditjen Badilmiltun MA-RI dengan Proyek SUSTAIN. FGD yang akan dilangsungkan hingga tanggal 16 Desember 2016 di Hotel Redtop Jakarta tersebut dibuka oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Agus Subroto, S.H., M.Hum. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dalam Pembukaan tersebut, Kapusdiklat Teknis menyampaikan apresiasi kepada Sustain yang telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bintek) bagi tenaga Teknis di Peradilan TUN pada tahun 2016 ini dengan baik. Kapusdiklat juga semakin mengapresiasi Sustain yang kembali akan menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) bagi tenaga teknis Peradilan TUN pada tahun 2017 mendatang, apalagi mengingat kemungkinan pada tahun 2017 Pusdilklat Teknis tidak dapat mengadakan Diklat bagi tenaga teknis, karena pada tahun 2017 Pusdiklat akan fokus untuk melaksanakan Diklat bagi Calon Hakim.

Sedangkan Dirbinganismin TUN MA-RI dalam Pembukaan tersebut memberikan arahan antara lain:

pertama, mengingat keterbatasan jumlah peserta untuk Diklat mendatang, maka harus dicarikan model pendaftaran yang selektif dan tepat bagi calon peserta Diklat;

kedua, kegiatan Diklat mendatang diharapkan lebih efektif, diantaranya dengan adanya FGD ini dan dengan mengundang pemateri dari luar Lingkungan Peradilan TUN;

ketiga, mengenai evaluasi pasca Diklat, agar diupayakan adanya model evaluasi yang efektif dan sistematis sehingga hasil Diklat dapat diterapkan di Peradilan TUN dengan optimal.

Dalam Pembukaan FGD ini, juga dipaparkan ringkasan hasil Monitoring dan Evaluasi atas Bintek tahun 2016 pada 4 (empat) PTTUN dan 8 (delapan) PTUN, yang disampaikan oleh Bernadeta Yuni Hariyanti. Hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut akan menjadi bahan dalam FGD Penyusunan Modul dan Kurikulum Diklat Peradilan TUN MA-RI Tahun 2017 ini.

Peserta FGD ini adalah Agus Subroto, S.H., M.Hum. (Kapusdiklat Teknis MA-RI), Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. (Dirbinganismin TUN MA-RI), Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTTUN Surabaya), Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H. (Hakim Balitbang Diklat Kumdil MA-RI), Dr. Santer Sitorus, S.H., M.H. (Hakim Balitbang Diklat Kumdil MA-RI), Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA-RI), Dr. Dani Elpah, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTTUN Surabaya), Edy Suprianto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi PTTUN Makassar), Ujang Abdullah, S.H., M.H. (Ketua PTUN Jakarta), Bapak Sudarsono, S.H., M.H. (Ditjen Miltun MA-RI), Enrico Simanjuntak, S.H., M.H. (Ditjen Miltun MA-RI), Rosyada (JRTO), Bobby Rahman (Sustain),  Bernadeta Yuni Hariyanti, dan Tyas Purbasari. (ymw/ns)

Monitoring Evaluasi Direktorat Binganismin TUN ke PTUN Yogyakarta

Jakarta - Senin sampai Rabu, 5 - 7 Desember 2016 Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di PTUN Yogyakarta. Tim Monev terdiri dua orang, yaitu Ambar Sri Susilawati, S.H., M.H. (Kasubdit Pembinaan Administrasi) dan Nita Setyaningrum, S.T., M.Si. (Staf Seksi Statistik dan Dokumentasi). Tim Monev diterima oleh Ketua PTUN Yogyakarta Henriette S. Putuhena, S.H., M.H, Wakil Ketua Sumartanto, S.H., M.H., dan Panitera Sri Asmaraning Wulan S.H., M.M. di ruang Ketua sebelum melaksanakan kegiatan monitoring.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada 6 area, yaitu Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, Sarana dan Prasarana Pengadilan, Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dan Pedoman Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan. Monitoring evaluasi dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan kuesioner yang dilakukan oleh tim ke tiap bagian di PTUN Yogyakarta. Pada akhir kegiatan tim menyerahkan hasil monitoring kepada Ketua PTUN Yogyakarta untuk ditandatangani. Hasil monitoring tersebut dapat digunakan sebagai rekomendasi/bahan evaluasi bagi PTUN Yogyakarta. (ns)

Share to Social Media

Tekan play untuk mengaktifkan fitur baca