Jakarta – ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan kegiatan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), yang diwakili oleh Drs. Agus Uji Hantara, M.E. selaku Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, serta didampingi Tim Penilai Internal (TPI) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom bertempat di Ruang Command Center Lt. 9 Ditjen Badilmiltun, Kamis (18/11/2021).

Dalam pelaksanaan Desk Evaluasi secara virtual dipimpin langsung oleh Dirketur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan didampingi oleh Sekretaris Ditjen Badilmiltun Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Marsekal Pertama TNI Edi Wuryanto, S.IP., C.Fr.A., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. serta seluruh Pejabat Eselon III, Hakim Yustisial dan Agent of Change pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dalam paparannya menyampaikan berbagai hal seperti rencana aksi Pembangunan Zona Integritas, peningkatan pelayanan, inovasi dan kondisi sebelum dan sesudah adanya Pembangunan Zona Integritas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tim Penilai Nasional (TPN) memberikan apresiasi kepada Dirketorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan Pembanguanan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1 2
3 4
5 6

Jakarta - Rabu, 10 November 2021 Pukul 10.00 s/d 13.00 dilaksanakan Kegiatan Persiapan Presentasi Zona Integritas Eselon I dengan Kemenpan RB menuju WBK/WBBM di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun.

Rapat dipimpin Oleh Bapak Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Juga hadir Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer Bapak Marsekal Pertama TNI Edi Wuryanto, S.IP., C.Fr.A

Rapat ini membahas mengenai persiapan untuk pelaksanaan presentasi yang akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Bulan November 2021. Rapat membahas beberapa hal diantaranya penggunaan ruangan, penataan ruang Command Center, dan perangkat pendukung seperti kamera dan teknis pelaksanaan kegiatan. Pada rapat ini juga dibahas mengenai finalisasi presentasi dengan menerima masukan dari peserta rapat pada materi presentasi untuk dikirimkan kepada menpan 2 hari sebelum pelaksanaan presentasi.

Dokumentasi Kegiatan :

persiapanpresentasi3

persiapanpresentasi2

persiapanpresentasi1

Jakarta - Selasa, 9 November 2021 Pukul 10.00 s/d 12.00 dilaksanakan Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Public Campaign Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun.

Rapat dipimpin Oleh Bapak Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Rapat ini membahas mengenai beberapa hal terkait finalisasi tema, waktu pelaksanaan, format kegiatan, Kostum untuk panitia, dan daftar narasumber serta moderator. Tema yang akan diusung dalam kegiatan public campaign adalah "Peran Ditjen Badilmiltun dalam Mewujudkan Pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Menuju Peradilan yang Modern dan Profesional".

Dalam rapat, terdapat beberapa perubahan yang disepakati oleh peserta rapat diantaranya penambahan panitia dikarenakan adanya penambahan kegiatan launching meja informasi, ruangan Data center, dan aplikasi-aplikasi pada Ditjen Badilmiltun dalam rangkaian kegiatan.

Dokumentasi Kegiatan :

public campaign 3

public campaign 2

public campaign 1

BIMTEK UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI BANDUNG, TUAKA TUN SAMPAIKAN 6 (ENAM) POINT PENTING BAGI PARA KETUA DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

WhatsApp Image 2021 11 10 at 84243 AM 5

WhatsApp Image 2021 11 10 at 84243 AM 6

 

Bandung: Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan Bimbingan Teknis Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada hari Rabu s.d. Jumat, tanggal 3 s.d. 5 November 2021 bertempat di Pullman Bandung Grand Central Hotel

Jl. Diponegoro No. 27, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Acara yang dilakukan secara  tatap muka ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan ini turut mengundang Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, juga diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Bandung, dan Kasubag Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat.

WhatsApp Image 2021 11 10 at 84243 AM

Kegiatan Bimtek ini dibuka dengan penyampaian Keynote Speech oleh Yang Mulia Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, lalu pada kesempatan kali ini terdapat beberapa hal penting yang disampaikan kepada para Peserta, baik yang menyangkut materi bimbingan teknis, maupun diluar materi bimbingan teknis yang saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan berkembangnya peran dari Peradilan Tata Usaha Negara bagi Nusa dan Bangsa, yaitu Pertama, terkait dengan upaya administratif, Kedua, mengenai Fiktif Positif, Ketiga, mengenai Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Keempat, mengenai E-Court dan SIPP, Kelima, mengenai Kepemimpinan Pengadilan, dan Keenam atau yang terakhir mengenai kedisiplinan para Hakim. Tuaka TUN juga mengingatkan bahwa kepemimpinan kita bukan hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia namun lebih jauh di akhirat kelak. Secerdas dan sehebat apapun kita, jika tidak memiliki integritas maka tidak akan bernilai apapun. Pepatah barat mengatakan If you have no integrity, then you have nothing. Oleh karenanya, hindari sekecil apapun kesalahan sebagaimana yang telah disampaikan oleh YM Ketua Mahkamah Agung dalam Pembinaan di Manado tanggal 21 Oktober 2021 yang lalu dimana beliau mengatakan “Jika kita tidak mampu menjadi contoh yang baik bagi orang lain, janganlah menjadi sebab untuk terjadinya keburukan, karena satu keburukan akan merusak seribu kebaikan yang sudah dilakukan”.

WhatsApp Image 2021 11 10 at 84243 AM 2

WhatsApp Image 2021 11 10 at 84243 AM 1

Bimbingan Teknis Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Diponegoro), dan Bapak Andi Anto, S.Sos., M.AP. (Plt. Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian), dan Yang Mulia Dr. H. Yulius, S.H., M.H. (Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI). Setelah penyampaian materi oleh para Narasumber, kegiatan Bimbingan Teknis ini ditutup dengan penyerahan Hasil Rumusan Bimbingan Teknis. Hasil Rumusan Bimbingan Teknis Upaya Administrasi dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk Tim Pokja Kamar Tata Usaha Negara dalam rapat Peleno Mahkamah Agung RI.

WhatsApp Image 2021 11 10 at 84243 AM 3

WhatsApp Image 2021 11 10 at 84243 AM 4

Rangkaian kegiatan Bimbingan Teknis ini diakhiri dengan Jalan Sehat pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021 pukul 06.00 WIB di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung. Olahraga ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19.

ditjenmiltun.net

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : 188/Djmt/Kep/10/2021, tanggal 08 Oktober 2021, tentang Penyelenggaraan, kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021.

Pada Hari Senin s/d Rabu 18 s/d 20 Oktober 2021 di Hotel Novotel Bogor. dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021. yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Ibu Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. 

- Kesekretariatan yang di Pimpin oleh Sekretaris Dijen Badilmiltun, Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H, dan Peserta dari Kesekretariatan sejumlah 15 Orang.

- Peradilan Militer yang di Pimpin oleh Dir. Binganisminmil Ditjen Badilmiltun, Kolonel Adm Edi Wuryanto S.IP., C.Fr.A. dan Peserta dari Peradilan Militer sejumlah 16 Orang.

- Peradilan Tata Usaha Negara yang di Pimpin oleh Dir. Binganismintun Ditjen Badilmiltun, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. dan Peserta dari Peradilan Tata Usaha Negara sejumlah 16 Orang .

Ditengah pelaksanaan masih dalam situasi pandemi covid-19, maka dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordiinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen kepada seluruh panitia dan peserta yang hadir. Serta selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menggunakan handsanitizer.

WhatsApp Image 2021 11 08 at 101254 AM 1

WhatsApp Image 2021 11 08 at 101254 AM

WhatsApp Image 2021 11 08 at 101254 AM 2

WhatsApp Image 2021 11 08 at 101254 AM 3

WhatsApp Image 2021 11 08 at 101254 AM 4

Dalam rangka ketertiban dan keseragaman pemberian pelayanan bagi penyandang disabilitas maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi para Panitera, Sekretaris dan Petugas PTSP di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Kegiatan Bimbingan Teknis akan dilaksanakan secara tatap muka /offline dan daring/online melalui aplikasi Zoom.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan download link di bawah ini.

Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Pelayanan Disabilitas 

Jakarta - Selasa, 26 Oktober 2021 Pukul 13.00 s/d 16.00 dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di Ruang Rapat Besar Ditjen Badilmiltun.

Rapat dipimpin Oleh Bapak Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Rapat ini membahas mengenai tata naskah dinas yang sudah diberlakukan di lingkungan Ditjen Badilmiltun pada tanggal 7 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 106/Djmt/KEP/10/2021 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adanya Tata Naskah Dinas ini bertujuan untuk Menciptakan keterpaduan dan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Beberapa Jenis naskah dinas yang termuat dalam pedoman tata naskah dinas diantaranya Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, dan Naskah Dinas Lainnya.

tnd4 

TND1

TND1

Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan profesionalitas di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

Susunan Panitia dan Daftar nama peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.

Untuk Keterangan Lebih lanjut silahkan download link dibawah ini .

PEMANGGILAN PESERTA KEGIATAN BIMTEK PEMERIKSAAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA 

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021, atas Penilaian Uji Wawancara yang diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 30 dan 01 Oktober 2021 secara offline dan Uji Wawancara yang di selenggarakan pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 14 Oktober 2021 dan 15 Oktober 2021 melalui video conference.

Adapun nama-nama peserta berdasarkan peringkat nilai dan sesuai dengan kebutuhan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021 berdasarkan alfabet.

Silahkan download link dibawah ini untuk keterangan lebih lanjut..

HASIL UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

 

Share to Social Media