Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D 26-30/V2-9/99 tanggal 27 Desember 2019 perihal Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b ke bawah.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat PNS

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1119/SEK/KP.06/7/2019 tanggal 16 Juli 2019 terkait Tata Cara Pengajuan Usul Pertimbangan Teknis (Pertek) Pensiun BKN dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, agar Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memproses pengajuan usul pensiun Pegawai Negeri Sipil maupun pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Untuk keterangan lebih lanjut bisa download link dibawah ini.

Pengajuan Usul PertimbanganTeknis (Pertek) 

Jumat, 9 Juli 2021, dilaksanakan kegiatan Rapat Rencana Pelaksanaan Public Campaign di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Rapat dilaksanakan melalui secara daring melalui aplikasi zoom.

Acara dihadiri oleh Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. H. Hari Sugiharto, S.H. M.H. selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan TUN, Kolonel Chk (K) Jelli Rita, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer, Hakim Yustisial, serta peserta rapat lainnya.

Kegiatan dimulai dengan pemaparan oleh Widiyanti, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana mengenai persiapan public campaign, metode pelaksanaan, latar belakang kegiatan, serta konsep kegiatan sementara yang sudah disusun. Juga dijelaskan beberapa contoh kegiatan yang sukses dilaksanakan pada instansi lain sebagai referensi untuk pelaksanaan kegiatan public campaign.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi seluruh peserta rapat mengenai tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, konsep acara, dan Narasumber yang akan menjadi pengisi acara. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pembentukan tim kecil yang akan membahas mengenai konsep acara secara lebih rinci supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

 

2021 07 09 15

2021 07 09 13

2021 07 09 14

 

Merujuk pada pengumuman Nomor 822/Djmt/B/6/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pengumuman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan bagi Calon Pejabat Struktural Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa waktu pendaftaran secara online yang semula berakhir pada tanggal 2 Juli 2021 diperpanjang menjadi tanggal 16 Juli 2021, sehingga Jadwal Pelaksanaan kegiatan Uji Kepatutan dan Kelayakan menjadi sebagai berikut:

Silahkan download link dibawah untuk informasi lebih lanjut.

Pengumuman Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan

 

 

Pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Penerimaan Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2021 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI secara online/daring melalui Zoom Meeting.

Pembahasan dalam agenda rapat meliputi Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran beserta Persyaratan Administrasi bagi pelamar Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2021. Pendaftaran untuk calon pelamar akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 s.d. 30 Juli 2021 secara online/daring melalui website Mahkamah Agung RI (https://www.mahkamahagung.go.id) dan website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI (https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id).

Untuk informasi penerimaan resmi akan diumumkan kembali, segera setelah seluruh prosedur administrasi penerimaan Calon Hakim Militer Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan.

Pada 5 Juli 2021 telah dilaksanakan Rapat Kordinasi Ditjen Badilmiltun secara daring. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dirjen Badilmiltun - Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan diikuti oleh jajaran Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Rapat kordinasi di mulai pada pukul 09.00 WIB dengan menitikberatkan pada pembahasan mengenai urgensi pelaksanaan kegiatan administrasi dan non-administrasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun terkait dengan diterapkannya PPKM Darurat Jawa - Bali (3-20 Juli 2021). Dibahas juga mengenai persiapan pelaporan penggunaan anggaran untuk semester pertama TA 2021. Rapat kordinasi akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 8 Juli 2021 dengan telah dikumpulkannya data dan dokumen terhadap kegiatan administrasi dan non-administrasi yang telah berlangsung di semester pertama dan kegiatan yang akan berlangsung di semester kedua TA 2021.

 

 

 

 

Jakarta - ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan evektifitas kinerja ditengah pandemik telah melaksanakan rapat evaluasi realisasi anggaran semester I yang dilaksanakan secara online melalui zoom meeting, Rabu (7/7/2021).

Rapat evaluasi anggaran semester I dilakukan secara online mengingat adanya Surat Edaran dari Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Pada Wilayah Jawa dan Bali. Oleh sebab itu, semua kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan dilakukan secara daring atau online sampai masa PPKM berakhir.

Dalam rapat telah dipimpin langsung oleh Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dr. Drs. H. Ach Jufri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Kolonel Chk (K) Jelli Rita, S.H., M.H. selaku Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Para Pejabat Eselon III dan Eselon IV.

Rapat Evaluasi Anggaran Semester I menyampaikan hal-hal yang terkait penyerapan anggaran sampai bulan juni 2021, dikarenakan masih adanya wabah virus covid-19 dan sedang diberlakukannya PPKM sehingga banyak kegiatan yang akan dirubah dalam pelaksanaanya, dalam rapat juga ditekankan untuk semua bagian supaya segera menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya agar penyerapan anggaran nantinya bisa maksimal.

 Rapat 5  Rapat 2
 Rapat 1  Rapat 6

Rapat 6 Juli 2021 Medium

Pada hari ini,  Selasa, 6 Juli 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing Eselon II Ditjen Badilmiltun.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti semua pejabat Eselon II, III dan IV di lingkungan Ditjen Badilmiltun dari tempat kediaman masing-masing.

Dalam berjalannya rapat ini, masing-masing Eselon III memaparkan semua kegiatan, baik yang sudah dikerjakan, kegiatan yang masih dalam proses dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2021.

Selain pelaksanaan kegiatan, disampaikan juga realisasi anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun realisasi anggaran Kesekretarian sampai saat ini adalah 39.87% atau sebesar Rp 7,337,279,603,- dari Total Anggaran Rp. 18,405,200,000

realisasi anggaran Manajemen Peradilan Militer sampai saat ini adalah 31.06% atau sebesar Rp 530,231,945,- dari Total Anggaran Rp. 1,707,039,000

realisasi anggaran Manajemen Peradilan TUN sampai saat ini adalah 17.24% atau sebesar Rp 411,610,053,- dari Total Anggaran Rp. 2,425,645,000

Foto kegiatan rapat 6 Juli 2021 TUN 

 Foto kegiatan rapat 6 Juli 2021 MIL

Penjelasan secara umum dari pejabat Eselon III kemudian diperinci kembali oleh timnya para Eselon IV sehingga semua kegiatan yang ada di Ditjen Badilmiltun bisa menjadi lebih terarah dan fokus, mana yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan.  

Pada akhirnya, rapat koordinasi ini dilaksanakan bertujuan agar semua rencana kegiatan di Ditjen Badilmiltun ini bisa tercapai dengan baik dan dengan hasil yang maksimal sesuai dengan yang sudah rencanakan agar menjadikan Ditjen Badilmiltun menjadi lebih baik dan berintegritas.

Share to Social Media