Gaji Pejabat Negara Naik Januari 2013
Palu (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan gaji pejabat negara dan daerah direncanakan naik pada Januari 2013 nanti.
"Kenaikannya berapa saya lupa. Yang jelas ada kenaikan," kata Azwar di Palu, Selasa malam.
Dia mengatakan, berapa besar kenaikan gaji tersebut nanti akan dibicaran lagi dengan Menteri Keuangan.
Menurut Azwar, kenaikan gaji tersebut juga termasuk gaji para hakim.
Azwar mengatakan pemerintah sudah menyiapkan draft rencana kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara dari presiden sampai bupati. Hanya saja, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum ingin hal ini ditetapkan karena berbagai pertimbangan.
Penjelasan Azwar tersebut mengemuka saat Bupati Buol Amran Batalipu mempertanyakan gaji pejabat yang sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun belum mengalami kenaikan.
Gaji bupati saat ini sebesar Rp6,1 juta per bulan.
Gaji Naik Cegah Korupsi
Amran mengatakan, salah satu cara pencegahan tindak pidana korupsi adalah menaikkan gaji pejabat.
"Kalau gaji banyak saya yakin aparatur kita akan bekerja lebih dari waktu yang ada. Bila perlu 1 x 24 jam," kata Amran.
Menpan berkunjung kepala Palu menghadiri sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut sekaligus ditandai dengan penandatangan pakta integritas oleh seluruh bupati dan wali kota se Sulawesi Tengah. Hanya saja sebagian bupati tidak hadir dalam penandatangan pakta tersebut.
Isi pakta integritas tersebut antara lain adalah bupati dan wali kota berperan secara aktif dalam pemberantasan korupsi di daerah masing-masing, tidak menerima hadiah atau suap, bersikap transparan, jujur dan akuntabel.
Para bupati juga akan memberikan contoh dalam kepatuhan dan bila melanggar siap menerima konsekuensinya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, penandatangan pakta integritas tersebut baru langkah pertama menuju wilayah bebas korupsi.
"Kita ingin menjalankan skenario besar dalam pemberantasan korupsi. Korupsi kita masih besar, makanya kita perlu Komisi Pemberantasan Korupsi dan pakta integritas," kata Azwar. (A055)
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang