TEMPO Interaktif, Jakarta - Hujan lebat yang melanda hampir sebagian besar wilayah Jakarta menyebabkan banjir di sejumlah tempat. Banjir bahkan memaksa Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menunda semua sidang hingga menjelang siang. "Semua sidang baru bisa kami mulai setelah jam 11.00 WIB," ujar Kepala PN Jakarta Timur, Karel Tuppu (14/2).

DENPASAR - Majelis Hakim Mahkamah Militer menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan sanksi pemecatan kepada oknum anggota intel TNI AD, Serda Pebri Purnomo (24) karena terbukti bersalah dalam kasus pencurian disertai penusukan terhadap seorang mahasiswi.
Vonis tersebut jauh lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta agar Ketua Majelis Hakim Letkol Achmat Suprapto, menjatuhkan hukumanan 16 bulan penjara. Sanksi pemecatan dijatuhkan karena perbuatan Pebri dianggap telah mencoreng citra kesatuannya di Kodam IX/Udayana.

Sidang mengagendakan pembacaan vonis digelar di ruang sidang Mahkamah Militer Jalan Raya Puputan Renon Denpasar.  "Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat, Kasus pencurian dalam kesatuan  itu sangat nista dan memalukan,” kata Suprapto saat membacakan putusannya di Mahkamah Militer di Denpasar, Kamis (10/02/2011)

Hakim tetap tidak bisa menerima perbuatan terdakwa yang mengaku terpaksa melakukan pencurian, karena terdesak  kebutuhan ekonomi dan membantu orangtuanya sebagai alasan yang mengada-ada.

Menurut hakim, apapun alasannya, terlebih itu dilakukan terhadap seorang wanita, tidak dapat dibenarkan. Akibat perbuatan sadis tersebut Nindy V Wanda (20) mengalami cacat fisik. Sebelumnya, bahkan korban koma tidak sadarkan diri hingga tiga hari dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Sanglah, Denpasar.

Majelis hakim berketetapan, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, sehingga yang bersangkutan layak dijatuhi hukuman berat.
“Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan, oleh karenanya dijatuhi hukuman dua tahun ditambah sanksi harus dipecat dari kesatuannya," tegasnya.

Menanggapi putusan itu, terdakwa menyatakan pikir-pikir dan hakim memberi waktu satu minggu untuk mengajukan upaya hukum.

Putusan tersebut disambut positif keluarga korban, meski mereka masih kurang puas namun vonis itu dinilai sudah yang terbaik. “Kami berterima kasih atas putusan ini, dengan hukuman pemecatan  akan membuat anggota TNI lainnya, tidak akan melakukan hal sama di kemudian hari,” kata Johan, ayah korban.

Seperti diketahui, kasus tersebut terjadi pada Sabtu 23 Oktober 2010, ketika korban yang mahasiswi Fakultas Hukum (FH) Unud, dan indekos di Jalan Tukad Pakerisan Gang Lestari IV No. 21 Denpasar, disatroni pencuri.

Pencuri yang tak lain terdakwa dan tetangga kos korban itu diketahui masuk ke dalam kamar kos yang sebelumnya ditingalkan. Sialnya, ulah pelaku dipergoki korban sehingga dia kalap dan menusuk korban hingga terluka parah lalu kabur, sebelum akhirnya ditangkap polisi.(ful)

KUPANG, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pers Indonesia menghindari pemberitaan yang bersifat provokatif, jauh dari penghasutan-penghasutan, sehingga tidak merusak kerukunan umat beragama. Pesan itu disampaikan Presiden dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-65 tahun 2011 yang dipusatkan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/2/2011).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Majelis hakim yang akan menyidangkan kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Baasyir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, (10/2) terdiri dari lima orang hakim.Persidangan kasus itu akan diketuai oleh Ketua PN Jaksel, Herry Swantoro.

Kepala Humas PN Jaksel, Ida Bagus Dwiyantara, di Jakarta, Selasa (8/2), menyatakan persidangan akan dipimpin oleh Herry Swantoro dengan empat hakim anggota.Keempat hakim anggota persidangan Abu Bakar Ba'asyir itu, yakni, Sudarwin, Herry Dwiyantara, Haji Aksir, dan Aminal Umam. Ia menambahkan jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan tersebut banyak. "Surat dakwaan sebanyak 93 halaman," katanya.

Soal pengamanan menurut dia, pihaknya sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian dan kepolisian yang akan menentukan berapa personel yang akan dikerahkan.

Dia menjelaskan sidang itu akan digelar di PN Jaksel atau tepatnya di Ruang Sidang Prof H Oemar Seno Adjie.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan, M Yusuf, menyatakan, personel kepolisian yang dikerahkan diperkirakan sebanyak 1.200 personel. "Untuk mengamankan jalannya persidangan, akan dipasang layar," katanya.

 

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan dengan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin. 

Bogor (ANTARA News) - Raden Pandji Chandra Pratomo Samiadji Massaid atau akrab disapa Adjie Massaid tidak hanya dikenal sebagai aktor namun juga sebagai kader terbaik Partai Demokrat.

"Adjie adalah kader terbaik Demokrat, kami benar-benar kehilangan teman seperjuangan," kata Usmar Hariman, anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi Demokrat, saat dihubungi, Minggu malam.

 

 

 

 

Jakarta (ANTARA News) - Seorang mahasiswi asal Pati, Jawa Tengah, Nurlaila Khadila, yang tengah menyelesaikan studinya di Fakultas Usuluddin, Universitas Al Azhar, menyebutkan situasi Mesir, termasuk kota Kairo, semakin tidak pasti.

Karimun, Kepri (ANTARA News) - Sidang perdana Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dijadwalkan berlangsung Senin.

Ketua MA Harifin Tumpa (tengah)

VIVAnews - Mahkamah Agung meminta penambahan sepuluh hakim agung dalam tahun ini. Permintaan dilakukan mengingat banyaknya tunggakan perkara yang harus diselesaikan. Ketua MA Harifin Andi Tumpa mengatakan bahwa penetapan jumlah hakim agung terakhir dilakukan 20 tahun lalu. Saat itu, kasus yang ditangani baru sekitar 5 ribuan.

Share to Social Media