Berikut kami kirimkan surat Permintaan Data LKjIP Seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Permintaan Data LKjIP No 536/Djmt.1/B/3/2023

Berikut kami sampaikan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun No 6/DjMT/KEP/OT.01.1/I/2023 Tentang PENETAPAN VISI DAN MISI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

SK No 6/DjMT/KEP/OT.01.1/I/2023 tentang Penetapan Visi Misi Ditjen Badilmiltun

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 18 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mewujudkan keseragaman data dan pelaporan keuangan Pembebasan Biasa Perkara (Prodeo) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) antara Aplikasi OM-SPAN, SMART Kementerian Keuangan dan Laporan pada Subdit Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara maka di harapkan para pimpinan Pengadilan di satuan kerja lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat memperhatikan dan melakukan upaya pengawasan atas penginputan data dan pelaporan data tersebut.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh suratnya pada link di bawah ini:

PEDOMAN REKONSILISASI DATA DAN PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT PRODEO DAN POSBAKUM

Sehubungan dengan hasil evaluasi dan monitoring kinerja pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2022 untuk mewujudkan program kerja yang berkualitas, tepat sasaran, efektif, dan efisien, kami sampaikan Realisasi Anggaran satuan kerja Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022.
Mohon agar hal tersebut, dapat menjadi perhatian para pimpinan pengadilan untuk melakukan evaluasi sebagai upaya optimasisasi kinerja pelaksanaan anggaran Satker Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh suratnya pada link di bawah ini:

HASIL MONITORING DAN EVALUASI REALISASI ANGGARAN T.A 2022