Berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI terdapat satuan kerja yang belum melakukan pelaporan dan melengkapi data realisasi Triwulan I Tahun Anggaran 2022 DIPA 05 pada aplikasi e-Monev Bappenas dan aplikasi SMART kementerian Keuangan.
Atas permasalahan tersebut, diharapkan para pimpinan pengadilan di satuan kerja lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat memperhatikan dan melakukan pengawasan atas penginputan data realisasi pada aplikasi e-Monev Bappenas dan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.
Untuk informasi selengkapnya dapat mengunduh surat pada link di bawah ini :