Pemberitahuan Kepatuhan dan Pelaporan Terhadap Penginputan Data pada E-Monev Bappenas PP 39

Written by Ardi Bagas Pratama

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 600/SEK/OT.01.2/2/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Satuan Kerja yang belum Melakukan pelaporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 pada Aplikasi E-monev ver.3. Dimohon kepada Satuan Kerja yang belum melakukan pelaporan dan melengkapi data realisasi triwulan IV Tahun Anggaran 2020 DIPA 05(data terlampir) pada aplikasi E-monev Bappenas PP 39/2006 dengan baas waktu penginputan tanggal 25 Januari

 

Berikut terlampir Surat edaran Dirjen badilmiltun terkait dengan penginputan data pada e-monev Bappenas & Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Satker yang Belum Melakukan Pelaporan Triwulan IV TA 2020 Pada Aplikasi e-monev ver.3 Berdasarkan PP 39/2006:

1. Surat_Sekma_Monev_Bappenas_39

2. Surat_Penegasan_Monev_Bappenas_2021

Pengumuman Fit and Propertest

Written by Hendra

 

Pelaksanaan Fit and Propertest di lingkungan Peradilan Militer pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, bertempat di Gedung Tower Mahkamah Agung RI. Jumlah peserta yang mengikuti Fit and Propertest yaitu 21 orang terdiri dari 12 orang Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A, 9 orang Calon Kepala Pengadilan Militer Tipe B. Dengan penguji berjumlah 8 orang,  yaitu YM. Waka Non Yudisial, YM. Waka Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Militer, Hakim Agung Militer, Kepala Badan Pengawasan, Dirjen Badilmiltun dan Kadilmiltama. Dalam pelaksanaan kegiatan Fit and Propertest dapat berjalan dengan lancar, diawali dengan pembukaan dan pengarahan oleh YM. Waka Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. setelah itu kegiatan dimulai sampai dengan selesai.

Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Tim Penguji Uji Kelayakan dan Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Tim Penguji Uji Kelayakan dan Kepatutan/ Fit And Proper Test Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tipe A dan Kepala Pengadilan Militer Tipe B Tahun Anggaran 202, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021maka diumumkan berdasarkan abjad nama-nama peserta yang dinyatakan lulus dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan/ Fit And Proper Test dibawah ini :

Pengumuman Hasil Fit and Propertes

 

 

DSC04766 minDSC04769 minDSC04771 minDSC04774 minDSC04796 minDSC04776 minDSC04791 minDSC04779 minDSC04786 minDSC04784 min

Permintaan Data KPA, Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 005.05

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening  Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga dan dalam rangka persiapan Implementasi Virtual Account, bersama ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan data Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Pengeluaran DIPA 005.05.

Untuk informasi selengkapnya silahkan unduh file pada link di bawah ini :

*Suratnya

Pedoman Pemberkasan Perkara Pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Written by Ardi Bagas Pratama

Bahwa masih banyak ditemukan ketidakseragaman pemberkasan perkara, baik berkas pada bundel A maupun pada bundel B antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Adanya ketidakseragaman tersebut menyulitkan pemeriksaan berkas perkara oleh majelis hakim banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga dapat memperlambat proses penyelesaian perkaranya. Oleh karena itu gunda keserragaman dan tertib administrasi pemberkasan perkara, serta memperhatikan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/PANMUD.TUN/399/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Perihal: Pemberian Kartu Identitas pada Berkas Perkara Kasasi dan PK TUN. maka diperlukan pedoman pemberkasan perkara pada pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut kami lampirkan Petunjuk Teknisnya pada link di bawah ini:

SURAT PEDOMAN PEMBERKASAN

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa untuk keseragaman Administrasi Perkara dan Persidangan dalam hal pelayanan upaya hukum banding secara elektronik di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu membuat Petunjuk Teknis mengenai Administrasi Perkara Dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut kami lampirkan Petunjuk Teknisnya, silahkan unduh pada link di bawah ini :

*Juknis_No_10/DJMT/Kep/I/2021_TUN 

More Articles ...

Page 1 of 187