FGD Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak
Jakarta - ditjenmiltun.net. Selasa, 30 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Pleno II Gedung Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No.09-13 Jakarta Pusat diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak. Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI membahas Rencana Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak dalam rangka Integrasi Aplikasi dan Pertukaran Data. Adapun 'Relasi Bilateral' ini dilatarbelakangi karena permasalahan menumpuknya Tunggakan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Sengketa Pajak di Mahkamah Agung, disamping itu adanya tuntutan dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. agar Kinerja Para Hakim di Pengadilan Pajak dapat diketahui track recordnya. Selain itu untuk mempermudah Penelusuran Perkara Pajak bagi Mahkamah Agung dan bagi Publik, maka diperlukan adanya suatu sistem terintegrasi yang komprehensif.
Kegiatan Focus Group Discussion antara Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Pajak dikomandoi oleh Asep Nursobah, S.Ag., M.H. (Hakim Yustisial/Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan), dan Kepala Bagian Pengembangan Pengembangan Sistem Informatika Ahmad Jauhar, S.T., M.H., M.M. (mewakili Kepala Biro Hukum dan Humas yang berhalangan hadir). Dalam kegiatan Focus Group Discussion 'yang bergairah' ini juga turut dihadiri oleh Ria Susilawesti, S.H., M.M. Kepala Sub. Direktorat Hak Uji Material Dan Sengketa Pajak Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara, Agus Abdur Rahman, S.H., M.H. (Hakim Yustisial pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN) dan juga Perwakilan dari Team Development Aplikasi Mahkamah Agung RI yakni Affan Ahmad, S.Kom., S.H., Rian Andri Salam, S.Kom., M.MSi, Herru Semono, S.Kom, Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom dan Didik Irfan Setiawan, A.md.Kom.
Dalam Focus Group Discussion ini ditetapkan Rencana dalam Pertukaran Data dan Integrasi antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak untuk mempermudah Penelusuran Perkara Pajak dan untuk mempermudah dalam memonitoring Kinerja Pengadilan Pajak, Integrasi Upload Putusan antara Aplikasi Direktori Putusan dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak sehingga nanti dalam pengiriman berkas Perkara Sengketa Pajak tidak lagi menggunakan CD. Focus Group Discussion yang penuh dengan gelora diantara kedua pihak (Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Pajak) juga membahas mengenai Persamaan Persepsi tentang Tunggakan Perkara, dikarenakan adanya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak mengenai definisi Tunggakan Perkara dikarenakan Business Process yang berbeda.
Dalam waktu dekat akan direncanakan Kegiatan Development (Pengembangan Aplikasi) Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Tax Court One Pengadilan Pajak.
(@x_cisadane)
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI perihal Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 1142/SEK/OT.01.1/7/2019 tanggal 29 Juli 2019 Perihal Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang dilakukan Survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang dilakukan survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Seluruh Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh :
Surat Pemberitahuannya : https://www.ditjenmiltun.net/2019/1142_SEK_OT01_1_7_2019.pdf
Form Survei BPS : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Form_Survey_BPS.pdf
Surat KemenPAN-RB : https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3240
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI perihal Penyelenggaraan Upacara Bendera Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-74, Upacara Bendera Hari Kemerdekaan RI ke-74 dan Partisipasi Menyemarakan Bulan Kemerdekaan
Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 1131/SEK/HM.01.2/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 Perihal Penyelenggaraan Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-74, Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 1132/SEK/HM.01.2/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 Perihal Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor :1133/SEK/HM.01.2/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 Perihal Partisipasi Menyemarakan Bulan Kemerdekaan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Sekretaris_MA_Agustus2019.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang