Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI perihal Penyelenggaraan Upacara Bendera Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-74, Upacara Bendera Hari Kemerdekaan RI ke-74 dan Partisipasi Menyemarakan Bulan Kemerdekaan
Dengan ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 1131/SEK/HM.01.2/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 Perihal Penyelenggaraan Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-74, Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor : 1132/SEK/HM.01.2/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 Perihal Upacara Bendera dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Nomor :1133/SEK/HM.01.2/7/2019 tanggal 26 Juli 2019 Perihal Partisipasi Menyemarakan Bulan Kemerdekaan yang ditujukan Kepada Yang Terhormat Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuannya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/Surat_Sekretaris_MA_Agustus2019.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Daftar Hasil Rapat Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
Berdasarkan Memorandum dari Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Perihal Permohonan Publikasi Daftar Hasil Rapat Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan daftar nama terlampir, maka dengan ini disampaikan Lampiran Keputusan Hasil Rapat Promosi/Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya yang meliputi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dan Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh filenya melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/daftar_hasil_TPM_26-07-2019_kesekretariatan.pdf
Pengumuman ini dikutip dari Situs Resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia
(@x_cisadane)
Pemberitahuan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2019 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka dengan ini disampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada saat ini sedang melakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai dengan daftar terlampir). Evaluasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Instansi Pemerintah.
Untuk mendukung hasil evaluasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan melakukan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada para pemangku kepentingan/pengguna layanan di masing-masing Instansi Pemerintah, sebagai bagian/unsur dari Penilaian Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah. Hasil survei diharapkan akan memberikan gambaran tentang Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai cerminan dari kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing Instansi Pemerintah.
Dalam rangka Pelaksanaan Survei tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan survei dimaksud. Survei akan dilakukan mulai pada Awal Bulan Agustus sampai dengan Pertengahan Bulan September 2019 di Satuan Kerja/Unit Pelayanan yang telah dipilih oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, dan Unit-unit Pelayanan yang terkait dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Rumah Sakit di Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran Pelaksanaan Survei, dimohon bantuannya agar memberikan izin bagi Tim Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melaksanakan Survei tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan mengunduh Surat Pemberitahuan dan Lampiran Daftar Nama Satuan Kerja yang ditunjuk melalui tautan berikut : https://www.ditjenmiltun.net/2019/b_32_rb04_2019.pdf
(@x_cisadane)
Peradilan Militer
Monev_Dilmil_I-04_Palembang_dan_Dilmil_II-10_Semarang
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG DAN PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Layanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2021dilaksanakan secara bersamaan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer II-10 Semarang, kegiatan berlangsung selama 3 (tiga) hari pada tangal 21 s.d. 23 April 2021. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) Tim, untuk Monev Pengadilan Militer I-04 Palembang dilaksanakan oleh Kolenel Chk Anton M. Tambunan, S.H.., M.H. (Kasubdit Binminmil), Dandy Capriyanto H., S.H., M.M. (Kasubbag TU) dan Arianie Amanda (Kasi Tata Kelola), sedangkan Monev Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksnakan oleh Kolonel Chk (K) Jeli Rita, S.H., M.H. (Kasubdit Binganismil), Letkol Chk Datzun Riyanto, S.H. (Kasi Mutasi Panitera), Jefri Ardianto, S.T. (Kasubbag Perlengkapan), kedatangan tim monitoring dan evaluasi disambut baik oleh Kepala Pengadilan Militer. Sebelum kegiatan monev dimulai terlebih dahulu masing-masing Ketua Tim melaksanakan pembinaan terhadap Personil Pengadilan Militer, selama 3 (tiga) hari pelaksanaan kegiatan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga Peradilan Militer dapat mewujudkan peradilan yang Agung, Transparan dan Bermartabat.
Dokumentasi Pengadilan Militer I-04 Palembang